Surabaya (beritajatim.com) – Demo ‘Rakyat Surabaya Menggugat’ di depan Gedung Negara Grahadi, Taman Apsari hari Senin (15/6/2026), diwarnai oleh barisan massa aksi spontan warga yang turut andil menyuarakan keresahan-keresahan hidup mereka semasa Era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.
Suara-suara keresahan itu disampaikan oleh warga dari berbagai kalangan profesi yang tidak sengaja melintas dan menyaksikan adanya gelaran aksi ‘Rakyat Surabaya Menggugat’. Mereka adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, driver ojek online (ojol), hingga seorang pedagang kaki lima yang dengan lantang memberanikan diri berorasi menggunakan pengeras suara.
Bermacam peristiwa di tanah air yang terjadi belakangan ini melatarbelakangi mereka mengeluh di hadapan publik. Mulai dari kondisi ekonomi lemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan nilai dollar, munculnya anomali dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), megakorupsi, serta naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu.
Ike Wijayanti (40 tahun), seorang pedagang kaki lima (PKL) minuman keliling berorasi. Menurunya, selain BBM juga banyak kebutuhan bahan pokok di dapurnya mengalami kenaikan harga.
“Jangan naikkan harga, tolong, lihat orang orang pedagang kecil seperti saya, tolong turunkan semua, gak cuma BBM, tapi cuma sembako, cabe,” teriak Ike.
Tidak hanya Ike, seorang pria paruh baya sdbagai driver ojek online (ojol) juga turut mengadukan nasibnya di panggung orasi. Ia menyoroti kenaikan harga BBM dan seporsi mie instan di semangkuk makanannya.
“Pertama naik jadi Rp16 ribu, ngamuk sebenarnya. Dan saya harus merelakan diri untuk turun level ngisi pertalite. Semangkuk indomie di warung pun naik. Naik kuda dah besok naik kuda,” paparnya.
Di sisi lain, seorang mahasiswa semester akhir di Surabaya juga mengeluhkan tentang kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang berimbas pada jenjang akhir akademiknya. Di mana, biaya uji kelayakan karya tulis ilmiah, turnitin, turut naik.
Atas kondisi tersebut, ia membandingkan dengan sikap koruptif pejabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang sehari disebut menilap uang rayat senilai Rp1 milliar.
“Katanya mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya enggak? Kenapa kami mau skripsi yang disusahin?. Jadi (pesan kami) jangan sampai kita termakan konflik horizontal,” katanya.
Sikap lain dari pejabat yang turut disorot oleh massa aksi spontan oleh warga, yakni ada pada etika berbicara.
Sementara, Koordinator Aksi Rakyat Surabaya Menggugat Muhammad Ichsan Aditya menegaskan bahwa tuntutan aksi ini mendesak agar pemerintah segera melakukan pembenahan di beberapa sektor.
Ia menyebutkan, aksi hari ini mengusung beberapa tuntutan isu strategis agar pemerintah mencabut UU Polri dan UU TNI yang dinilai telah memberikan akses kemunculan kembali dwifungsi. Serta mendesak penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang membebani APBN, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan nilai tukar rupiah, hingga penghentian eksploitasi alam.
“Kami mengharapkan adanya komitmen dari pemerintah atas apa yang terjadi di situasi ekonomi hari ini. Dan tntunya kami menuntut DPR dan pemerintah mencabut peraturan UU atas pengesehan UU (TNI – Polri) ini yang disahkan secara ugal-ugalan,” tegasnya. (rma/but)
Link informasi : Sumber
