GAPKI: Industri Sawit Jadi Penopang Ekonomi Nasional, Pemerintah Diminta Jaga Produksi hingga Hilirisasi
Ringkasan Berita:
* Industri kelapa sawit dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, mulai dari kontribusi devisa ekspor, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga komoditas hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
* Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono menekankan pentingnya kepastian regulasi, penguatan perkebunan di sektor hulu, keberlanjutan dana bagi hasil (DBH), serta percepatan hilirisasi.
* Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia.
———————————————————————
Surabaya (beritajatim.com) – Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain menjadi sumber devisa ekspor, sektor ini juga berperan besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja, serta menjaga stabilitas pasokan minyak nabati dunia.
Namun, besarnya kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan produksi, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memastikan manfaat ekonomi industri sawit dapat dirasakan masyarakat, khususnya petani dan daerah penghasil.
Kegiatan workshop yang membahas kontribusi industri nasional dan prinsip keberlanjutan tersebut turut dihadiri Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur Dwi Eko Lokononto. Kehadiran jajaran pengurus PWI Jawa Timur ini memperkuat sinergi antara insan pers dan pelaku industri, khususnya dalam mendorong penyampaian informasi yang berimbang, mendalam, serta berbasis data mengenai kontribusi dan tantangan industri kelapa sawit nasional.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono mengatakan, industri sawit memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Pengalaman saat krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa sektor ini memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional.
Menurutnya, ketika sejumlah sektor industri mengalami tekanan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi, industri sawit justru masih mampu mempertahankan aktivitas usaha dan melakukan perekrutan tenaga kerja.
“Industri sawit selalu menyelamatkan Indonesia di saat krisis, mulai krisis 1998, krisis 2008, kemudian Covid-19. Pada saat pandemi, industri lain banyak terkena dampak dan terjadi PHK, sementara industri sawit justru masih melakukan perekrutan karyawan,” ujar Edi dalam sebuah workshop industri nasional di Surabaya.
Ia menyebutkan, industri sawit saat ini melibatkan sekitar 16 juta orang. Dengan skala keterlibatan tenaga kerja sebesar itu, gangguan terhadap keberlangsungan industri sawit berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian nasional.
Edi juga menyoroti struktur kepemilikan perkebunan sawit nasional yang dinilai cukup berimbang. Sekitar 41 persen perkebunan merupakan milik rakyat, sedangkan sisanya dikelola perusahaan swasta dan BUMN.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa industri sawit bukan semata-mata bisnis korporasi besar. Sektor ini juga menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani serta penggerak aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian GAPKI adalah percepatan hilirisasi industri sawit. Edi menilai Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengembangkan industri pengolahan sehingga ekspor dalam bentuk bahan mentah crude palm oil (CPO) semakin kecil.
Ia menyebutkan, ekspor Indonesia dalam bentuk CPO mentah saat ini berada di bawah 10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran industri pengolahan atau refinery dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri.
Jawa Timur, menurut Edi, termasuk wilayah yang memiliki peran penting dalam rantai industri hilirisasi sawit. Sejumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang ekspor memiliki fasilitas refinery di wilayah ini.
“Peran hilirisasi di kota-kota besar di Jawa, termasuk Jawa Timur, sangat besar. Banyak perusahaan eksportir yang memiliki refinery di Jawa Timur. Jadi, kontribusi wilayah ini dalam pengembangan industri hilir sawit juga sangat penting,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan hilirisasi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan sektor hulu, yakni perkebunan sebagai penyedia bahan baku.
Menurutnya, industri pengolahan tidak akan berkembang optimal apabila produksi tandan buah segar (TBS) dan pasokan CPO dari perkebunan mengalami gangguan.
Karena itu, penguatan sektor hulu harus dilakukan melalui intensifikasi perkebunan, peningkatan produktivitas, kepastian hukum, serta iklim investasi yang kondusif.
“Jangan sampai kita terus mendorong hilirisasi, tetapi hulunya tidak diperhatikan. Kalau bahan bakunya tidak ada, bagaimana industri hilir bisa berjalan? Hulu harus diperhatikan karena hilirisasi tidak akan berjalan baik kalau sektor hulunya bermasalah,” tegas Edi.
Dari sisi ekonomi, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kesinambungan rantai pasok industri. Investasi refinery membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku agar kapasitas produksi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Jika produktivitas perkebunan melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga industri pengolahan, perdagangan, ekspor, hingga penerimaan negara.
Selain persoalan produksi, GAPKI juga menyoroti kebijakan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah.
Edi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan ruang penggunaan DHE ketika dana tersebut dikonversikan ke dalam rupiah. Menurutnya, fleksibilitas tersebut penting untuk menjaga likuiditas dan kelancaran operasional perusahaan eksportir.
Ia menjelaskan, sebelumnya pengaturan DHE mengharuskan sebagian dana hasil ekspor ditempatkan selama satu tahun. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi membebani perusahaan karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan usaha menjadi tertahan.
“Kami bersyukur pemerintah mendengar masukan dari pelaku usaha. Sekarang, apabila dicairkan dalam bentuk rupiah, dana tersebut bisa digunakan. Artinya, dana tidak harus terus tertahan selama satu tahun,” katanya.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan tersebut menjadi penting karena industri sawit membutuhkan modal kerja yang besar. Perusahaan harus membiayai pembelian bahan baku dari petani, kegiatan produksi, pembayaran tenaga kerja, logistik, hingga kebutuhan operasional ekspor.
Ketersediaan likuiditas akan membantu menjaga kelancaran transaksi dalam rantai pasok industri. Konversi DHE ke rupiah juga berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap mata uang domestik.
Di sisi lain, GAPKI meminta pemerintah menjaga keberlanjutan alokasi DBH agar daerah tetap memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi industri sawit.
Edi menilai DBH memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Bahkan, manfaat dana tersebut tidak hanya dirasakan daerah penghasil sawit, tetapi juga daerah lain sesuai dengan ketentuan pembagiannya.
“DBH itu sangat bermanfaat untuk daerah. Kami berharap bagian yang berasal dari sektor sawit, khususnya untuk daerah penghasil, jangan sampai dikurangi sehingga mereka mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan DBH penting untuk memastikan kontribusi ekonomi industri sawit tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan dan pemerintah pusat, tetapi juga kembali kepada masyarakat di daerah.
Edi juga menilai kebijakan mandatori biodiesel menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sawit, terutama bagi petani perkebunan rakyat.
Program pencampuran biodiesel berbasis sawit menciptakan tambahan permintaan domestik terhadap minyak sawit. Dengan demikian, penyerapan produksi tidak hanya bergantung pada pasar ekspor, tetapi juga ditopang kebutuhan energi dalam negeri.
Menurut Edi, kondisi tersebut membantu menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.
Ia mengingatkan bahwa industri sawit pernah mengalami masa sulit pada 2008 ketika harga jual hasil perkebunan tidak mampu menutup biaya produksi. Situasi tersebut membuat sebagian petani memilih tidak memanen buah sawit karena secara ekonomi justru merugi.
“Alhamdulillah sekarang harga petani relatif stabil karena ada mandatori biodiesel. Kalau tidak ada kebijakan tersebut, harga bisa sangat fluktuatif. Kita pernah mengalami pada 2008, ketika biaya produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual sehingga petani sampai tidak membawa buahnya ke pabrik karena rugi,” ungkapnya.
Secara ekonomi, kebijakan biodiesel menciptakan sumber permintaan tambahan yang dapat membantu menyerap produksi sawit domestik. Hal ini menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap dinamika pasar global.
Meski demikian, stabilitas harga tetap perlu didukung peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, serta pembinaan petani agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Besarnya posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit dunia membuat dinamika produksi nasional memiliki pengaruh terhadap pasar global.
Edi mengingatkan, apabila produksi sawit Indonesia mengalami penurunan, kebutuhan dalam negeri tetap harus diprioritaskan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri hilirisasi dan program biodiesel.
Konsekuensinya, volume ekspor menjadi salah satu komponen yang berpotensi mengalami penyesuaian.
Menurutnya, penurunan pasokan dari Indonesia dapat memengaruhi keseimbangan pasar minyak nabati dunia. Apabila negara-negara konsumen tidak memperoleh pasokan pengganti yang memadai, harga minyak nabati berpotensi meningkat.
“Kebutuhan dalam negeri tidak mungkin dikorbankan. Termasuk untuk hilirisasi, kebutuhan domestik harus dipenuhi. Kalau produksi menurun, yang paling memungkinkan untuk dikurangi adalah ekspor,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi perhatian negara-negara konsumen karena Indonesia memiliki posisi penting dalam perdagangan minyak nabati internasional.
Dengan demikian, menjaga produktivitas perkebunan nasional bukan hanya berkaitan dengan kepentingan industri dalam negeri, tetapi juga menyangkut stabilitas pasokan dan harga komoditas di pasar global.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menilai industri sawit memiliki persoalan yang kompleks karena berhadapan dengan kepentingan ekonomi domestik sekaligus dinamika geopolitik internasional.
Ia menyebut industri sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi pada saat bersamaan menghadapi berbagai persoalan terkait keberlanjutan lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta regulasi.
“Industri kelapa sawit itu ibarat orang yang cinta tetapi juga benci dan rindu. Ada persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan khusus dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk wartawan,” ujar Ahmad Munir.
Menurutnya, tantangan industri sawit tidak bisa hanya dilihat dari perspektif bisnis. Posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama minyak nabati dunia juga menjadikan komoditas ini bagian dari kepentingan strategis negara.
Ia menilai Indonesia harus mampu mempertahankan posisi tawar dalam menentukan arah industri, pembentukan harga, serta distribusi minyak sawit global.
“Bagaimana Indonesia tetap menjadi penentu terhadap kebijakan kelapa sawit dunia, baik mengenai industri, harga, maupun kemampuan melakukan distribusi. Ketiganya penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia,” katanya.
Ahmad Munir menambahkan, ketika posisi Indonesia semakin kuat di pasar internasional, peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi industri dan memperbesar manfaatnya bagi masyarakat juga semakin terbuka.
Namun, penguatan tersebut harus disertai perlindungan terhadap lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Keberlanjutan Menjadi Syarat Daya Saing Global
Persoalan keberlanjutan atau sustainability menjadi tantangan lain yang tidak bisa diabaikan industri sawit. Edi menyebut tuntutan pasar internasional terhadap aspek lingkungan semakin kuat sehingga pelaku usaha harus mampu memenuhi standar keberlanjutan.
Ia mengatakan, perusahaan sawit telah menghadapi kebijakan moratorium perizinan baru sejak 2011 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019.
Namun, persoalan perkebunan masyarakat tetap membutuhkan perhatian, terutama terkait kepastian legalitas lahan dan praktik pengelolaan perkebunan yang sesuai ketentuan.
Edi juga menyoroti perbedaan definisi deforestasi dalam sejumlah standar internasional yang dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam perdagangan sawit Indonesia.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat kepastian regulasi agar pelaku usaha maupun petani memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan perkebunan.
Senada, Ahmad Munir menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat dan petani mengenai praktik perkebunan berkelanjutan.
Menurutnya, petani perlu didorong untuk menerapkan teknologi pertanian, melakukan peremajaan tanaman atau replanting, serta menghindari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Petani-petani rakyat harus dipastikan taat aturan, peka terhadap teknologi pertanian, dan memahami kapan waktunya melakukan peremajaan tanaman. Jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar hutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap industri sawit tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap pelanggaran lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan ekosistem harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi.
Pers Harus Mengawal Industri Secara Berimbang
Dalam kesempatan tersebut, Edi juga mengajak insan pers mengambil peran dalam memberikan informasi yang berimbang mengenai industri sawit.
Menurutnya, besarnya kontribusi ekonomi sektor ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara proporsional. Namun, kritik terhadap persoalan lingkungan maupun praktik usaha yang tidak sesuai aturan juga harus tetap diberikan.
“Kami menempatkan media sebagai bagian yang sangat penting. Kalau memang benar, sampaikan benar. Kalau ada yang salah, silakan dikritik. Kami terbuka terhadap kritik,” ujarnya.
Ahmad Munir pun meminta wartawan memperdalam pemahaman mengenai industri sawit, terutama aspek ekonomi, lingkungan, regulasi, dan geopolitik.
Ia menilai pemberitaan yang mendalam dapat membantu masyarakat memahami persoalan industri sawit secara lebih utuh, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan industri sawit Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi dan ekspor. Keseimbangan antara produktivitas perkebunan, penguatan hilirisasi, kepastian investasi, kesejahteraan petani, penerimaan daerah, serta perlindungan lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing.[rea]
Link informasi : Sumber