Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pamekasan menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jl Brawijaya Indah 5 Pamekasan, Selasa (22/9/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keberatan GMNI terhadap narasi dalam Majalah Mimbar Pembangunan Agama (MPA) Edisi No 105/480/2026/TH.XXXXII. Dalam tulisan tersebut terdapat ulasan mengenai komunisme yang menyebut nama GMNI dalam konteks organisasi mahasiswa yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
GMNI Pamekasan menilai narasi tersebut menimbulkan keresahan karena menyangkut sejarah dan identitas organisasi, sehingga mereka mendatangi Kantor Kemenag sebagai bentuk penyampaian keberatan terhadap isi majalah yang diterbitkan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur.
“Kami ke sini menggugat pada Kemenag Pamekasan yang merupakan bagian dari turunan Kakanwil Kemenag Jawa Timur atas kegelisahan dan keresahan pada tulisan yang diterbitkan dalam Majalah MPA. Terdapat dalam halaman 28 dan 29 yang memuat bahwa sejarah PKI itu bagian underbow dari kalangan mahasiswa adalah organisasi GMNI,” kata Korlap Aksi, Syuhada’.
Menurutnya, penyebutan GMNI dalam narasi tersebut menjadi persoalan bagi kader organisasi. Karena itu, pihaknya meminta Kemenag memberikan respons dan mengambil langkah terhadap penerbitan tulisan yang dipersoalkan.
Dalam aksi tersebut, GMNI Pamekasan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak Kemenag. Mereka meminta Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Kemenag Pamekasan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik. Termasuk juga mendesak agar Majalah MPA edisi 105 ditarik dan penghentian penyebarannya dilakukan.
“Kami GMNI Pamekasan membawa beberapa tuntutan. Pertama, meminta Kanwil Jawa Timur dan Kemenag Pamekasan meminta permohonan maaf secara terbuka. Kedua, kami mendesak agar majalah terbitan 105 untuk ditarik dan dihentikan penyebarannya,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi terhadap organisasi kemahasiswaan maupun organisasi lainnya. “Atas peristiwa ini kami berharap agar tidak terjadi lagi, bukan hanya pada GMNI, melainkan pada organisasi yang lainnya. Karena bagaimanapun, harga mati bagi kita untuk membela organisasi yang kita cintai,” tegasnya.
Sementara Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi menyampaikan persoalan terkait tulisan dalam Majalah MPA sudah mendapat penanganan dari Kanwil Kemenag Jatim. Bahkan penulis narasi yang dipersoalkan juga sudah dinonaktifkan.
Bahkan Kakanwil Kemenag Jatim juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang kemudian juga disampaikan oleh penulis tulisan tersebut. “Kakanwil Jawa Timur sudah menonaktifkan penulis narasi di majalah tersebut, dan sudah meminta permohonan maaf secara terbuka, dan penulisnya juga secara terbuka sudah meminta maaf,” jelasnya.
Selain itu, Mawardi juga menyampaikan permohonan maaf kepada GMNI Pamekasan atas polemik yang muncul akibat tulisan tersebut. “GMNI bukan bagian dari PKI,” tegas Mawardi, di hadapan massa aksi.
Klarifikasi dan penegasan tersebut disampaikan di hadapan massa aksi sebagai respons Kemenag Pamekasan terhadap keberatan yang disampaikan GMNI terkait pemberitaan atau narasi dalam Majalah MPA edisi 105.
Aksi kemudian menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan sikap masing-masing terkait polemik tulisan yang memuat penyebutan GMNI dalam konteks sejarah komunisme dan PKI. [pin/suf]
Link informasi : Sumber
