Golkar Setujui APBD Jatim 2027, Soroti Kemandirian RSUD hingga Perluasan Koridor Trans Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jatim Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, mulai dari penguatan kemandirian rumah sakit daerah, optimalisasi aset dan BUMD, hingga perluasan layanan transportasi publik.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Jatim, Jairi Irawan, menyampaikan bahwa APBD 2027 harus diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan daerah. Tema pembangunan tahun depan adalah penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas.

“Alokasi belanja untuk semua urusan pada intinya untuk terus memperkuat capaian IKU guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jairi dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Golkar pada rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).

Dalam struktur APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp27,636 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD mengalami defisit sekitar Rp1,090 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.

Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi memperkuat kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit milik Pemprov Jatim. Penurunan penerimaan sejumlah RSUD perlu diantisipasi agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

“Target kemandirian BLUD menjadi penting dan harus diprioritaskan. Harmonisasi dan koordinasi dengan sistem yang terintegrasi antara rumah sakit milik Pemprov, Pemkot, dan Pemkab itu juga menjadi hal penting yang harus diinisiasi,” kata Jairi.

Selain kesehatan, Golkar meminta alokasi belanja pemerintah digunakan secara efektif untuk mendukung program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antardaerah. Sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat.

Fraksi Golkar turut meminta pengembangan koridor baru Trans Jatim seiring rencana penetapan Perda Transportasi Publik. Setidaknya, layanan tersebut diharapkan menjangkau wilayah yang menjadi lokasi Bakorwil di Jawa Timur.

“Kiranya dapat dipertimbangkan lebih efektif untuk mendukung pembukaan koridor baru Trans Jatim, setidaknya jurusan yang ada Bakorwil di wilayah Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Di sisi pendapatan, Golkar meminta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan pengelolaan BUMD secara profesional. Penguatan fungsi Inspektorat juga diperlukan untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Meski memberikan sejumlah rekomendasi, Fraksi Golkar akhirnya menyetujui penetapan APBD Jatim 2027. Jairi berharap hasil pembahasan bersama eksekutif dan legislatif dapat membawa kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan warga secara terukur dan berkelanjutan. [asg/kun]