Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat upaya pencegahan menyusul lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai 212.914 kasus pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini dan melampaui rata-rata bulanan pada 2025 yang tercatat sebanyak 111.393 kasus.
“Lonjakan kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Penanganannya tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit dan pengobatan. Pencegahan harus diperkuat, termasuk pengendalian pencemaran udara, pengawasan sumber emisi, serta perlindungan masyarakat rentan,” tegas Deni, Minggu (11/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Deni, rata-rata kasus ISPA di Jatim sepanjang 2026 mencapai 151.750 kasus per bulan. Lima wilayah dengan laporan kasus tertinggi meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, serta Kota dan Kabupaten Malang.
Deni mengaitkan peningkatan kasus tersebut dengan kondisi kemarau kering yang melanda Jatim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan 75,7 persen Zona Musim (ZOM) di provinsi ini mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga debu jalanan, emisi kendaraan, asap industri, dan pembakaran terbuka perlu mendapat perhatian serius.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta berobat ketika sakit, sementara sumber pencemar udara tidak ditangani secara serius,” ujar Deni.
Kapasitas Rumah Sakit Mulai Tertekan dan Urgensi Sistem Peringatan Dini
Lonjakan pasien ISPA juga berpotensi menambah beban fasilitas kesehatan di daerah. Di RSUD dr. Darsono, Kabupaten Pacitan, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) telah mencapai 88 persen pada Oktober 2026, yakni terisi 172 dari total 196 tempat tidur yang tersedia.
Direktur RSUD dr. Darsono, dr. Johan Tri Putranto, membenarkan adanya peningkatan kunjungan pasien sejak pertengahan Agustus. Kenaikan terjadi mulai dari layanan rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga ruang rawat inap.
Melihat kondisi tersebut, Deni meminta Pemprov Jatim dan Dinas Kesehatan untuk memantau keterisian rumah sakit secara berkala. Kesiapan tenaga medis, pasokan obat-obatan, serta layanan IGD perlu dipastikan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
“Rumah sakit harus dipastikan siap menghadapi lonjakan pasien. Pantau keterisian tempat tidur, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta kesiapan IGD. Jangan tunggu pelayanan terganggu baru bertindak,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong pembentukan sistem peringatan dini terintegrasi yang menggabungkan data kualitas udara (khususnya PM2.5 dan PM10), prakiraan cuaca, titik panas (hotspot), serta tren kasus ISPA. Informasi tersebut perlu dibuka secara transparan kepada publik agar kelompok rentan—seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta—dapat mengantisipasi aktivitas luar ruang.
“Pemerintah harus hadir melalui kebijakan pencegahan yang nyata, data yang terbuka, dan layanan kesehatan yang siap. Keselamatan serta kesehatan warga harus menjadi prioritas utama,” pungkas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jatim yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan tersebut. [asg/but]
Link informasi : Sumber
