Bondowoso (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menahan RH, Direktur CV Riandra Jaya, dalam perkara dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen, Kecamatan Tlogosari, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022.
Penahanan dilakukan setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso menetapkan RH sebagai tersangka pada Senin (9/11/2026) sore.
Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso.
Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp5,4 miliar. Setelah melalui proses tender yang dimulai pada 16 Juni 2022, CV Riandra Jaya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp4.760.481.000.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah konstruksi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Berdasarkan laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar.
“Setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka RH di Lapas Kelas IIB Bondowoso,” kata Adi Harsanto.
Penahanan dilakukan dengan pertimbangan telah terpenuhinya minimal dua alat bukti, ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan lebih dari lima tahun, serta untuk mempermudah proses pemeriksaan pada tahap penyidikan maupun penuntutan.
RH disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejari Bondowoso masih membuka peluang pengembangan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Adi Harsanto mengatakan, kepala dinas terkait yang menjabat saat proyek berlangsung telah dimintai keterangan oleh penyidik.
“Kita menunggu hasil pengembangan dari penyidikan di penyidik. Tapi kepala dinas pada saat itu sudah dimintai keterangan,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai potensi penambahan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, Adi tidak menutup kemungkinan tersebut. “Bisa jadi. Kita menunggu hasil pengembangan penyidikan lebih lanjut,” tegasnya. (awi/ted)
Link informasi : Sumber
