Ponorogo (beritajatim.com) – Kemarau tahun ini mulai menunjukkan wajah berbeda di Ponorogo. Sejumlah wilayah yang biasanya menjadi langganan dropping air bersih, kini tidak lagi mengajukan permintaan. Hal itu dikarenakan sudah adanya sumur dalam di wilayah-wilayah tersebut. Hadirnya sumur dalam, ternyata menjawab kebutuhan air warga di musim kemarau ini.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mencatat, daerah rawan kekeringan perlahan menyusut. Desa yang pada tahun-tahun sebelumnya mengandalkan pasokan air bersih ketika puncak kemarau Agustus hingga September, kini sebagian telah keluar dari daftar wilayah prioritas.
Beberapa di antaranya yakni Desa Duri, Wates, Sidowayah, Dayakan hingga Tugurejo. Wilayah tersebut telah memiliki sumur dalam yang dibangun pemerintah maupun berasal dari bantuan berbagai lembaga. Sumber air permanen itu, menjadi salah satu faktor yang menekan kebutuhan dropping selama musim kemarau.
“Kalau sumur-sumur itu tetap produktif sampai akhir kemarau, distribusi air bersih tentu tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya,” kata Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, Minggu (9/8/2026).
Meski begitu, bukan berarti persoalan kekeringan telah sepenuhnya teratasi. BPBD Ponorogo masih mencatat 3 wilayah yang membutuhkan penanganan. Hal itu dikarenakan terkait dengan persoalan sumber air, jaringan distribusi maupun kondisi lahan. Pertama, Dukuh Sidomukti, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Pembangunan sumur dalam di kawasan tersebut terkendala status lahan Perhutani. Sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan sembarangan.
Berikutnya Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Warga sebenarnya memiliki sumber air, tetapi belum tersedia jaringan yang menghubungkan sumber tersebut dengan permukiman warga. Sementara di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, persoalannya berada pada kebutuhan jaringan perpipaan. Wilayah tersebut membutuhkan pipanisasi sepanjang sekitar tiga kilometer agar sumber air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga.
“Sidomukti masih kami carikan solusi melalui program penyediaan air minum dari BBWS. Munggu sekarang dapatkan dropping,” jelasnya.
BPBD Ponorogo tetap mewaspadai perkembangan kondisi hingga puncak kemarau. Meski jumlah wilayah terdampak diperkirakan menurun, status siaga darurat tetap dipertahankan hingga September. Dengan durasi yang lebih panjang, itu untuk mengantisipasi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kewaspadaan tersebut penting karena puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus-September. Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi kemarau pada periode tersebut berpotensi berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
“Hingga awal Agustus, kekeringan baru dilaporkan berdampak pada 78 kepala keluarga atau 153 jiwa di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal,” pungkasnya. [end/aje]
Link informasi : Sumber
