Ringkasan Berita :
* Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, membantah keras klaim yang menyebutkan mayoritas pengurus daerah menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI di Lampung.
* Dalam pernyataannya di Bali pada Sabtu (23/5/2026), ia menegaskan bahwa penentuan lokasi Munas tersebut sudah sah secara organisasional karena merupakan mandat penuh yang diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, berdasarkan kesepakatan Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI pada Februari 2026 di Makassar.
* Penegasan ini sekaligus menepis isu perpecahan menyusul aksi walk out yang dilakukan oleh tiga calon ketua umum dalam acara Debat Kandidat Kedua di Bali akibat persoalan penentuan lokasi tersebut.
—————————————————-
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, angkat bicara mengenai dinamika yang terjadi dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional organisasi pengusaha muda tersebut. Ahmad membantah keras narasi yang beredar bahwa mayoritas BPD HIPMI menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI di Lampung.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai lokasi Munas telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari. Langkah tersebut diambil melalui mekanisme resmi organisasi, yaitu Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI 2026.
Menanggapi informasi yang menyebutkan ada gerakan “50 plus 1 Ketua Umum BPD HIPMI” yang menolak Lampung sebagai tuan rumah, Ahmad memastikan hal tersebut sebagai kabar yang keliru.
“Itu tidak benar dan menyesatkan,” ujar Ahmad di Bali, Sabtu (23/5/2026).
Ahmad memaparkan kembali jalannya proses pengambilan keputusan organisasi. Pada Sidang Dewan Pleno HIPMI 2026 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada Minggu (15/2/2026), seluruh peserta forum sepakat untuk memberikan mandat penentuan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI.
Hasil dari forum resmi tersebut kemudian ditindaklanjuti secara teknis oleh Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) yang akhirnya menyepakati Lampung sebagai tempat perhelatan Munas XVIII HIPMI.
“Saat itu, kami yang mengikuti SDP sepakat bahwa penentuan lokasi Munas diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Kemudian OC dan SC menyepakati bahwa Munas akan berlangsung di Lampung,” urainya.
Konsistensi kesepakatan ini, menurut Ahmad, kembali terlihat dalam Forum Ketua Umum BPD yang digelar di Bali sehari sebelum debat kandidat berlangsung. Sebagai salah satu ketua daerah yang hadir langsung, ia menyaksikan bahwa mayoritas pengurus daerah tetap solid mendukung keputusan tersebut.
“Kenyataannya, saat Forum Ketum BPD, mayoritas menyepakati dan menyerahkan kepada Ketum Akbar terkait tuan rumah Munas. Terkait 50 plus 1 itu tidak benar, karena saya ada di forum itu,” lanjut Ahmad.
Diwarnai Aksi Walk Out Calon Ketua Umum
Sebelumnya, atmosfer menjelang Munas XVIII HIPMI sempat memanas setelah tiga calon ketua umum secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Munas di Lampung.
Aksi penolakan tersebut memuncak dalam Debat Kandidat Kedua Munas XVIII HIPMI di Bali pada Sabtu (23/5/2026). Dalam sesi debat terbuka tersebut, calon ketua umum nomor urut 1 Reynaldo Bryan, nomor urut 3 Afifuddin Kalla, dan nomor urut 4 Anthony Leong memilih untuk melakukan aksi walk out.
Ketiga kandidat tersebut mengklaim bahwa tindakan mereka didasari oleh aspirasi dari sejumlah BPD yang menginginkan pemindahan lokasi Munas demi menjaga netralitas dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Akibat aksi walk out ini, jalannya debat kandidat terpaksa terhenti sebelum seluruh rangkaian agenda selesai dilaksanakan.[rea]
Link informasi : Sumber
