Kubu Samanhudi Cium Aroma ‘Kepentingan’ di Balik Manuver Hibah Langsung Wali Kota Blitar

Ringkasan Berita:

• Ketegangan antara Wali Kota Blitar dan Ketua KONI terpilih Samanhudi Anwar semakin memanas.
• Kubu Samanhudi mencurigai adanya kepentingan di balik wacana hibah langsung ke cabor.
• Kuasa hukum Samanhudi menilai alasan “problem hukum” tidak relevan dalam hubungan kelembagaan.
• Polemik hibah olahraga dinilai mulai menyeret arena olahraga Blitar ke ranah politik.

Blitar (beritajatim.com) – Ketegangan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dengan Ketua KONI terpilih, Samanhudi Anwar, terus meruncing. Polemik terbaru muncul setelah Wali Kota Blitar mewacanakan penyaluran dana hibah olahraga langsung kepada cabang olahraga (cabor) tanpa melalui KONI.

Rencana tersebut langsung mendapat respons keras dari kubu Samanhudi Anwar. Kuasa hukum Samanhudi, Hendi Priono, secara terbuka mempertanyakan urgensi sekaligus motif di balik wacana hibah langsung tersebut.

Menurut Hendi, secara regulasi skema hibah langsung ke cabor memang dimungkinkan. Namun langkah itu dinilai menyimpan banyak tanda tanya, terutama terkait kesiapan administrasi masing-masing cabang olahraga dalam mengelola dana hibah secara mandiri.

Ia juga menyoroti momentum munculnya wacana tersebut yang dianggap janggal karena baru mengemuka setelah Samanhudi memenangkan pemilihan Ketua KONI Kota Blitar.

“Berarti pantas kalau kita menduga ada kepentingan lain. Kenapa saat dulu menjadi Ketua KONI tidak menggaungkan itu, sekarang (saat Samanhudi terpilih) kok malah menggaungkan dana hibah langsung ke cabor?” ujar Hendi, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, bila skema hibah langsung memang dianggap lebih efektif, seharusnya kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak lama dan bukan baru diwacanakan setelah kepemimpinan KONI berganti.

Selain itu, Hendi juga mempertanyakan proses pembahasan yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar terkait skema hibah baru tersebut. Ia menduga forum-forum koordinasi yang dilakukan tidak melibatkan seluruh unsur insan olahraga di Kota Blitar.

Kuasa hukum Samanhudi itu menilai pembahasan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang dianggap sejalan dengan agenda politik wali kota.

Terkait alasan Syauqul Muhibbin yang sebelumnya menyinggung rekam jejak hukum Samanhudi sebagai mantan narapidana, kubu Samanhudi menilai alasan tersebut tidak relevan dalam konteks hubungan kelembagaan.

Hendi menegaskan bahwa tata kelola hibah olahraga merupakan hubungan resmi antara institusi KONI dengan pemerintah daerah, bukan hubungan personal antarindividu.

“Hubungan hukum ke depan itu bukan personal antara Pak Samanhudi dengan Pemerintah Daerah atau Pemkot, tetapi secara kelembagaan antara KONI dengan Pemkot. Alasan itu tidak relevan dan tidak mendasar,” tegasnya.

Lebih jauh, kubu Samanhudi juga mengingatkan bahwa penyaluran hibah langsung ke cabor bukan perkara sederhana. Menurut mereka, mekanisme hibah daerah memiliki prosedur administratif yang cukup ketat, mulai dari penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Karena itu, mereka mempertanyakan kesiapan seluruh cabang olahraga di Blitar apabila harus mengelola dana hibah sendiri tanpa pendampingan dan supervisi dari KONI.

Hendi juga menilai referensi keberhasilan sistem hibah langsung di daerah lain seperti Surabaya dan Bojonegoro tidak bisa langsung diterapkan di Blitar tanpa kajian mendalam.

“Belum dilantik, jangan mengada-ada. Sekarang kami fokus saat ini belum berpikiran jauh soal proses hibah dan lain-lain karena dilantik saja belum,” tandasnya.

Saat ini, kata Hendi, fokus utama pihak Samanhudi adalah mengawal proses pelantikan Ketua KONI terpilih hingga resmi dilaksanakan. Mereka menilai pembahasan soal pengalihan mekanisme hibah terlalu prematur karena kepengurusan baru bahkan belum mulai bekerja.

“Ini pelantikan saja belum, ngapain bicara ke situ-situ? Selama tidak ada gugatan hukum terkait hasil pemilihan, kami anggap tidak ada hambatan bagi pelantikan Pak Samanhudi,” tutupnya.

Perseteruan antara Syauqul Muhibbin dan Samanhudi Anwar kini semakin menyita perhatian publik Kota Blitar. Konflik tersebut dinilai memperlihatkan bagaimana arena olahraga daerah mulai berubah menjadi ruang tarik-menarik kepentingan politik, dengan dana hibah sebagai salah satu isu paling sensitif. [owi/beq]