Larangan Nobar “Pesta Babi” di Kampus: Kekerasan Epistemik dan Kolonialisme Pengetahuan

Di tengah-tengah gairah besar untuk nobar film dokumenter PESTA BABI, kita dikagetkan oleh berita pelarangan pemutaran film tersebut di beberapa universitas di Mataram–Universitas Mataram, UIN Mataram, dan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pelarangan tersebut melibatkan pihak Rektorat dan tentara.

Realitas konyol tersebut merupakan bentuk sensor institusional perguruan tinggi dan sensor militer terhadap penyebarluasan wacana dan pengetahuan yang dikonstruksi secara kritis di dalam Pesta Babi. Para mahasiswa sebagai subjek akademis yang sudah semestinya meningkatkan pengetahuan mereka tentang masalah kebangsaan, lingkungan, dan kebudayaan dipaksa mengalami kekerasan psikis.

Birokrat kampus sejatinya harus menjamin proses akademik untuk terhubung dengan masalah kontekstual. Universitas memiliki otonomi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis potensi dan masalah di masyarakat. Dari aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian diharapkan lahir pemahaman-pemahaman  kritis, kreatif, dan inovatif yang bisa melahirkan perspektif atau solusi untuk masalah publik.

Mengapa birokrat kampus melarang atau mendukung larangan pemutaran oleh tentara? Kondusivitas kampus menjadi alasan. Wacana kondusifitas adalah alat legitimasi kekuasaan di era Orde Baru yang direproduksi di era pascareformasi. Menjadi absurd ketika birokrat kampus bertindak sebagai pendukung wacana otoriter militeristik. Apakah ada tekanan terhadap mereka? Kalaupun ada, mereka seharusnya melawan karena kampus memiliki kebebasan akademik yang dijamin undang-undang. Lagipula, secara etis kampus seharusnya menjadi corong dan penggerak bagi penguatan nalar kritis untuk menyikapi bermacam masalah di Republik ini, bukan malah menjadi penyubur otoritarianisme yang menciderai rasa ingin tahu.

Lebih jauh lagi, kita bisa melihat pelarangan nobar Pesta Babi sebagai kekerasan epistemik, meminjam istilah Gayatri Spivak, seorang pakar kajian budaya dan poskolonial dari India. Kekerasan epistemik adalah bentuk dan proses penghancuran, penindasan, atau peminggiran wacana dan pengetahuan lain melalui perspektif teoretis dan praktik metodologis akademis dari pihak dominan (misal kolonial dan Barat). Dalam cara berpikir demikian, pengetahuan lain yang berbeda seperti perspektif masyarakat adat diposisikan sebagai inferior yang jauh dari prinsip akademis.

Dengan perspektif kekerasan epistemik kita bisa melihat kolaborasi birokrat kampus dan militer untuk meminggirkan pengetahuan tentang kompleksitas masalah yang berasal data lapangan dan suara penolakan masyarakat adat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah pusat. Sutradara Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono menawarkan representasi permasalahan dan perlawanan warga Papua Selatan terhadap proyek strategis nasional (PSN) untuk sawit dan tebu yang menghancurkan hutan ulayat. Ketika nobar film ini dilarang, sejatinya tengah terjadi pembatasan hasrat berpengetahuan mahasiswa terkait Papua yang menerobos model pengetahuan oleh penguasa.

Pesta Babi bisa menjadi pintu masuk bagi sivitas akademika untuk memahami kompleksitas masalah di Papua akibat paradigma pembangunan pusat yang berakar sejak awal Orde Baru. Mereka bisa menemukan pengetahuan tentang kerugian ekonomi, sosial, kultural, dan ekologis dialami oleh rakyat Papua. Namun, pemerintah pusat melakukan monopoli pengetahuan dengan tidak memunculkan kompleksitas masalah tersebut dalam buku-buku sekolah. Apa yang dihadirkan adalah keunikan budaya dan keindahan alam Papua.

Fakta penderitaan rakyat Papua akibat kekerasan oleh aparat keamanan dari dulu hingga kini tidak pernah dinarasikan dalam buku-buku bacaan. Bahkan di media massa, yang lebih banyak muncul adalah perlawanan kelompok rakyat bersenjata. Sementara, faktor mengapa mereka melawan aparat penguasa jarang dibicarakan dengan tepat.

Kolonialisme sejatinya menjadi kerangka operasional yang mendasari kekuasaan Indonesia di Papua. Sumberdaya alam Papua dieksploitasi secara rakus sejak awal Orde Baru. Gunung-gunung yang menurut keyakinan leluhur merupakan awal kehidupan digali sedemikian dalamnya  demi emas dan tembaga. Sementara, fasilitas publik dan kehidupan rakyatnya masih jauh dari kata layak. Papua diposisikan sebagai dapur bagi masa depan Indonesia yang ikut menanggung beban ekonomi kawasan lain.

Ketika gunung yang masih dikeruk secara rakus dibumbui ucapan heroik dan patriotik, “kita berhasil menguasai saham Freeport,” Jokowi dengan bangga mencanangkan PSN di Merauke dengan menggunakan kawasan hutan. Sebagai presiden yang dinarasikan paling sering berkunjung ke Papua lengkap dengan representasinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, Jokowi punya alasan yang tampak luar biasa: ketahanan pangan dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo yang didukung Jokowi melanjutkan PSN di Papua dengan suka cita, mengabaikan suara penolakan dan perlawanan masyarakat pribumi terhadap penghancuran hutan yang selama ini menjadi ruang hidup dan melakukan aktivitas budaya sebagai pengikat identitas.

Pendekatan konstitusional dan keamanan selalu menjadi pilihan proyek Jakarta di Papua. Penguasa berdalih ada perintah undang-undang untuk menguasai bumi dan isinya guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya, aspek kesejahteraan tidak cukup hanya dengan dibangunnya gedung-gedung megah di tanah Papua,  alih-alih, keterjaminan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sayangnya, itu semua masih jauh api dari panggang. Untuk mengantisipasi menguatnya perlawanan rakyat pribumi, institusi komando militer baru didirikan atas nama keamanan yang juga berarti kenyamanan bagi pihak swasta yang berinvestasi di PSN.

Dalam konteks pedagogi untuk rakyat Papua dan Indonesia terkait kompleksitas masalah di balik aktivitas PSN, film Pesta Babi diproduksi. Para sineasnya sadar bahwa ada tujuan ekologis, sosial, ekonomi, kultural, dan politik yang mendasari pembuatan dokumenter yang didanai secara gotong-royong tersebut. Film ini mengkonstruksi wacana tanding terhadap kebijakan negara yang nyata-nyata merusak hutan Papua yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi aneka flora dan fauna. Salah satu dampaknya adalah musnahnya habitat babi hutan dan hewan-hewan lain lain yang biasa mencari makan di hutan.

Secara adat, ritual pesta babi bukan sekedar selebrasi menikmati daging. Bagi warga Papua tradisi ini menghadirkan makna  persaudaraan, syukur, dan penyelesaian konflik. Babi merupakan binatang yang menjadi simbol kekuatan kultural, sosial, dan ekonomi. Selain itu, hutan adalah kekuatan ekonomi dan kedaulatan pangan bagi rakyat Papua. Di sana mereka mencari dan memanen sagu serta bahan makanan lain, termasuk babi hutan. Ketika deforestasi atas nama PSN terus berlanjut, maka kedaulatan pangan dan ekonomi mereka terancam.

Maka, judul Pesta Babi menawarkan wacana dan pengetahuan untuk rakyat Indonesia tentang dampak destruktif dari bermacam kebijakan dan proyek pusat di Papua. Bahwa bermacam wacana dan pengetahuan yang dilegitimasi oleh kekuasaan negara nyatanya penuh manipulasi demi melanggengkan penguasaan terhadap kekayaan Papua. Generasi penerus bisa mendapatkan asupan pengetahuan yang bisa menjadi bahan dan data untuk terus berpikir kritis tentang eksistensi rakyat dan tanah Papua yang masih terus dikendalikan dan dikuasai. Wajar kiranya ketika para sineas melengkapi judul Pesta Babi dengan “Kolonialisme di Zaman Kita” karena realitasnya memang demikian.

Ketika beragam wacana dan pengetahuan tanding tersebut dilarang untuk disebarkan atas nama kondusivitas dan ketertiban, sejatinya kekerasan epistemik hasil kolaborasi birokrat kampus dan pihak militer menumbuhkan kolonialisme pengetahuan, sebuah konsep dan praktik yang berasal dari era kolonial dan berlanjut di era pascakolonial. Mengikuti pemikiran Aníbal Quijano, pemikir Amerika Latin, kolonialisme pengetahuan adalah praktik kekuasaan berbasis dominasi sistem pemikiran, pengetahuan, dan metodologi Barat yang diposisikan sebagai rezim kebenaran dan standar universal yang dibangun dan diperkuat melalui kekerasan epistemik dengan mengabaikan sekaligus merendahkan dan meminggirkan pengetahuan non-Barat.

Selama ini, masyarakat pribumi Papua tidak hanya menderita secara ekonomi dan ekologis akibat ekploitasi terhadap alam mereka. Lebih dari itu, pengetahuan, ekonomi, dan budaya lokal mereka dengan ciri integrasi manusia dengan alam ditundukkan oleh pengetahuan dan teknologi yang digerakkan manusia-manusia rakus. Hutan, gunung, sungai, lembah, dan laut dieksploitasi untuk keperluan investasi yang mendukung PSN. Manusia Papua dengan beragam budaya, pengetahuan, dan praktik ekonomi lokal mereka dinihilkan dan direduksi menjadi objek yang dijanjikan akan sejahtera dengan pola-pola modern warisan kolonialisme Eropa. Apa gunanya punya gunung dan hutan yang berpotensi besar kalau tidak dikeruk emas dan tembaganya? Apa gunanya punya hutan luas kalau tidak memiliki nilai tambah yang bisa didapatkan dari pembabatan untuk perkebunan, pertanian atau tambang? Bukankah pengetahuan dan teknologi modern memungkinkan itu semua terjadi?

Ketika semakin banyak akademisi yang membenarkan prinsip tersebut dengan ikut melakukan atau mendukung deforestasi dan eksploitasi hutan Papua serta ketika semakin banyak warga Indonesia yang menerimanya sebagai kebenaran, kolonialisme pengetahuan akan dianggap wajar dan diposisikan sebagai kebenaran. Orang semakin acuh tak acuh dengan kerusakan ekologis karena yang terpenting adalah peningkatan pendapatan negara yang dijanjikan berdampak pada kemakmuran. Padahal dalam praktiknya tidak demikian. Maka, dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, semua janji keberlanjutan sebagaimana dikampanyekan dalam SDGs dan janji kesejahteraan akan semakin jauh dari ketercapaian.

Pesta Babi secara diskursif berusaha melawan kolonialisme pengetahuan terkait Papua dengan menarasikan budaya lokal sebagai basis perlawanan terhadap kebijakan dan proyek negara yang mengancam kehidupan rakyat. Warga Indonesia, dari anak-anak hingga orang tua, mendapatkan asupan bergizi yang dipinggirkan dalam narasi dan pengetahuan resmi negara tentang Papua. Dari situlah mereka akan memiliki kesempatan untuk berpikir kritis dan konstruktif tentang bagaimana seharusnya membangun Papua berbasis pengetahuan, budaya, dan ekonomi lokal mereka yang terbukti bisa bertahan dari generasi ke generasi. Kalaupun ada pengetahuan dan teknologi modern yang digunakan, tidak bisa dibenarkan untuk menghancurkan alam yang berarti mengancam eksistensi rakyat Papua.

Jadi, sangat ironis dan absurd ketika perjuangan berbasis identitas Papua yang dihadirkan dalam Pesta Babi harus dilarang dan ditakuti, sedangkan banyak pengetahuan, budaya, dan ekonomi lokal yang sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk membangun wilayah lokal agar tidak melanggengkan kolonialisme pengetahuan dan repetisi kolonialisme. Dan, sangat tragis kalau perguruan tinggi ikut berpartisipasi secara aktif dalam penguatan kolonialisme pengetahuan tersebut. [Ikwan Setiawan, Pengajar dan peneliti di Fakultas Ilmu Budaya UNEJ]