PDI Perjuangan Minta Pembakaran Hutan di Kalimantan Diproses Tegas, Korporasi Jangan Dibiarkan

Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut tegas dugaan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dia juga meminta dugaan keterlibatan korporasi dalam pembukaan lahan saat musim kering ditindak apabila terbukti melanggar hukum.

Pernyataan itu disampaikan Hasto usai mengikuti konsolidasi internal PDI Perjuangan di Vaza Hotel Surabaya, Minggu (23/8/2026). Menurut Hasto, ancaman kebakaran hutan dan lahan sebenarnya telah diantisipasi partainya sejak muncul peringatan mengenai El Nino ekstrem.

“Ya sebenarnya partai sudah cukup lama mempersiapkan dan memperingatkan adanya ancaman El Nino ekstrem. Itu yang kemudian bisa menciptakan titik-titik api,” kata Hasto.

Hasto mengatakan kebakaran hutan dan lahan kering di Indonesia merupakan persoalan yang berulang. Karena itu, pencegahan dan penegakan hukum perlu berjalan beriringan agar kejadian serupa tidak terus terjadi setiap tahun.

“Itulah yang kemudian seharusnya diantisipasi. Kebakaran hutan dan lahan-lahan yang kering ini bukan terjadi tahun ini saja, tetapi sekian lama telah terjadi,” ujarnya.

Dia menyebut penanganan kebakaran hutan perlu dilihat dari perkembangan upaya pemerintah dalam menangani bencana tersebut. Hasto berharap aparat tetap menjalankan proses hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.

“Yang dilihat oleh PDIP Perjuangan adalah suatu progres di dalam menangani bencana kebakaran hutan tersebut. Nah sehingga sebaiknya penegakan hukum tetap ditegakkan, sehingga mereka yang dengan sengaja melakukan pembakaran harus diproses hukum dengan tegas,” katanya.

Hasto juga meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku di lapangan apabila ditemukan dugaan keterlibatan perusahaan. Pembukaan lahan perkebunan dengan memanfaatkan musim kering, kata dia, perlu diperiksa secara serius.

“Termasuk kalau ada korporasi yang menggunakan musim kering ini untuk melakukan pembukaan lahan-lahan perkebunan, jangan sampai ini dibiarkan,” tegasnya.

Hasto mengingatkan lemahnya penegakan hukum dapat membuat kebakaran hutan terus berulang. Dia berharap pemerintah mampu menunjukkan perbaikan nyata dalam penanganan persoalan tersebut.

“Ketika hal tersebut berulang tanpa adanya hukum yang berkeadilan, hukum yang tegas, maka akan selalu terjadi setiap tahun. Betapa malunya kita sebagai bangsa kalau kita tidak bisa menunjukkan suatu progres di dalam penanganan bencana kebakaran hutan,” pungkas Hasto.[asg/but]