Pengurus PS-GMKI Surabaya Dilantik, Andreas Pardede Serukan Perlawanan terhadap Otoritarianisme

Ringkasan Berita:

• Pengurus Cabang Perkumpulan Senior GMKI Surabaya periode 2026–2029 dilantik di GKI Darmo Satelit, Sabtu (10/10/2026).
• Ketua terpilih Andreas Pardede menilai demokrasi Indonesia menghadapi tantangan berupa penyempitan hak sipil dan dominasi oligarki.
• Pelantikan dirangkai dengan seminar kebangsaan tentang peran gereja dan masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi.
• Forum menekankan pentingnya supremasi hukum, kebebasan sipil, kebebasan pers, pembatasan kekuasaan, dan partisipasi masyarakat.

Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PC PS-GMKI) Surabaya masa bakti 2026–2029 resmi dilantik di GKI Darmo Satelit, Surabaya, Sabtu (10/10/2026). Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Nasional PS-GMKI, Pdt. Jeirry Sumampow, S.Th., dan dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Peserta yang hadir mencakup sivitas GMKI, pimpinan gereja, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat (ormas) kepemudaan lintas agama, serta organisasi masyarakat sipil.

Andreas Pardede, S.IP., yang terpilih sebagai Ketua PC PS-GMKI Surabaya periode 2026–2029, menegaskan dalam orasi politiknya bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi ujian berat. Ia menyoroti persoalan hak-hak sipil, dominasi oligarki, dan ancaman otoritarianisme.

“Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hak-hak sipil dipersempit, oligarki membajak sumber daya ekonomi-politik, dan otoritarianisme kembali menghantui kita. Karena itu, gereja dan masyarakat sipil tidak boleh diam. Kita akan lawan!” ujarnya.

Andreas menilai Reformasi 1998 yang menjanjikan konsolidasi demokrasi kini menghadapi paradoks. Menurutnya, ketika uang dan kekuasaan bersekutu, demokrasi menjadi rapuh.

Ia menyebut oligarki tidak lagi sekadar memengaruhi parlemen dan partai politik, tetapi juga menyandera negara untuk kepentingan segelintir kelompok. Kondisi tersebut, menurutnya, turut mempersempit ruang partisipasi publik dan melemahkan masyarakat sipil.

“PS-GMKI tidak hadir untuk menjadi subordinat kekuasaan yang otoritarian. Kami hadir bersama masyarakat, gereja, dan kelompok masyarakat sipil lain untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan,” tegas Andreas.

Pelantikan pengurus PC PS-GMKI Surabaya tersebut dirangkai dengan Seminar Kebangsaan bertema “Menjaga Nurani Bangsa: Panggilan Gereja dan Masyarakat Sipil dalam Menyikapi Masa Depan Demokrasi di Tengah Dominasi Oligarki dan Ancaman Otoritarianisme.”

Seminar menghadirkan Pdt. Jeirry Sumampouw, Pdt. Andri Purnawan, dan Dr. Kris Nugroho sebagai narasumber. Sementara itu, Prof. Dr. Hotman Siahaan dan Pdt. Simon Filantropha bertindak sebagai penanggap.

Forum tersebut menekankan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan pemilu. Organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, akademisi, media, dan seluruh warga negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal kebijakan publik.

Sejumlah prinsip dasar demokrasi yang menjadi perhatian meliputi pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, kebebasan sipil, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dipandang perlu dijaga bersama agar kehidupan demokrasi tetap berjalan.

Pesan yang mengemuka dalam forum itu juga menyoroti pentingnya kepedulian masyarakat terhadap persoalan publik. Sikap diam terhadap ketidakadilan dinilai dapat melemahkan kehidupan demokrasi, sehingga gereja dan masyarakat sipil didorong tetap menjalankan peran kritisnya.

“Tantangan terbesar demokrasi bukan ketika dilarang berbicara, tetapi ketika masyarakat memilih tidak lagi peduli. Diam terhadap ketidakadilan justru yang melemahkan kehidupan berdemokrasi. Gereja dan masyarakat sipil tidak boleh diam ketika nurani bangsa dipertaruhkan,” demikian pesan yang ditekankan dalam forum tersebut. [uci/beq]