Perbaikan Tata Kelola, ESDM Jatim Dorong Pemegang Izin Daftar MinerbaOne Sistem Satu Data Pertambangan Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Dinas ESDM Jawa Timur terus melakukan pembenahan tata kelola perizinan. Salah satunya dengan mendorong penggunaan MinerbaOne Sistem.

Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman membeberkan MinerbaOne merupakan sistem satu data yang dibangun oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan transparansi dan tertib perizinan.

“Jadi MinerbaOne salah satu langkah ESDM untuk mewujudkan transpransi dan tertib perizinan,” kata Aftabuddin di Surabaya, Kamis (3/9/2026).

Untuk memastikan penggunaan MinerbaOne optimal, Aftabuddin menyebut ESDM Jatim terus melakukan sosialisasi dan coaching clinic.

“Dengan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur telag menggelar Coaching Clinic Registrasi MinerbaOne pada tanggal 26-27 Agustus 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI,” jelasnya.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Aftabuddin ini diikuti 219 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Jawa Timur yang belum berhasil terdaftar pada sistem MinerbaOne.

Aftabuddin berharap kegiatan pertambangan utamanya di Jatim dapat mensejahterakan masyarakat sehingga harus dikelola secara transparan.

“Meskipun sistem MinerbaOne dibangun oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Dinas ESDM berinisiatif melakukan sosialisasi dan pendampingan mengingat banyak pemegang izin di Jawa Timur terkendala dalam proses pendaftaran,” bebernya.

Dengan metode presentasi, uji coba akun dan dialog interaktif dengan narasumber, coaching clinic mampu meningkatkan pemahaman atas kendala pendaftaran sehingga memperoleh antusiasme dan respon positif peserta rapat.

“Pencatatan perizinan pada sistem satu data juga memiliki manfaat bagi masyarakat luas dalam hal mengoptimalkan hasil tambang untuk lebih menyejahterakakan masyarakat sekitar melalui program CSR atau Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat,” ujarnya.

“Ke depan, kegiatan penguatan tata kelola seperti ini diharapkan mampu mendukung pertambangan Jawa Timur yang tertib administratif, berwawasan lingkungan, memberikan kepastian berusaha, meningkatkan penerimaan negara dan daerah serta menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (tok/ian)