Kediri (beritajatim.com) – Langkah antisipatif dan persiapan matang sejak jauh hari menjadi kunci utama perbaikan kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia. Penguatan koordinasi kelembagaan, pengetatan kriteria kesehatan, hingga optimalisasi infrastruktur daerah diharapkan dapat mengurai berbagai persoalan klasik yang kerap membelit jemaah di Tanah Suci.
Langkah strategis ini diwujudkan dalam forum sosialisasi bersama pimpinan ormas dan pengasuh pesantren di Kota Kediri.
Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI resmi mengawali sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 bertempat di Aula Lobi Muktamar Lirboyo, Kota Kediri, pada Kamis (30/7/2026). Agenda kemitraan Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI ini dihadiri Anggota DPR RI KH An’im Falahudin Mahrus, perwakilan Kemenhaj RI Ihsanudin, Kepala Kemenhaj Kota Kediri Basyarudin, serta Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Djalil.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH An’im Falahudin Mahrus, menegaskan bahwa tahapan persiapan sengaja digulirkan lebih dini guna memberikan edukasi manasik yang paripurna sekaligus memaksimalkan struktur baru Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Persiapan sengaja kita lakukan lebih awal, pertama untuk memberikan pelajaran dan pembekalan yang lebih baik kepada jemaah. Kedua, konsentrasi kementerian ini sekarang khusus mengurusi haji dan umrah. Berbeda dengan sebelumnya saat masih ditangani Direktorat Jenderal di Kementerian Agama yang bebannya sangat banyak,” terang Gus An’im pada Kamis (30/7/2026).
Gus An’im berharap uang muka (down payment) sebesar Rp4 triliun yang diminta pemerintah Arab Saudi berbanding lurus dengan peningkatan fasilitas layanan di lapangan, termasuk kualitas armada penerbangan.
“Semoga dengan persiapan lebih awal bisa lebih baik pelaksanaannya. Maskapai penerbangan biayanya paling banyak, kalau sebelumnya itu Rp80 jutaan, Rp30 jutanya adalah untuk biaya penerbangan, kalau bisa minta pesawat terbaru,” tegasnya.
Selain alokasi transportasi, Gus An’im menyoroti tata kelola akomodasi hotel dan mendorong pemanfaatan aset yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Kenapa selalu ada masalah? Penetapan biaya haji selalu ditetapkan setiap tahun. Sebenarnya ada solusi, yaitu keuangan haji dipegang oleh BPKH. Kenapa hotel yang sudah disewa oleh BPKH tidak diambil oleh Kemenhaj RI,” kritiknya.
Legislator asal Kediri ini juga menggarisbawahi pengetatan syarat kesehatan (istitha’ah) jemaah agar angka fatalitas di Tanah Suci terus berkurang dan tidak menimbulkan keluhan dari otoritas Arab Saudi.
“Masalah istitha’ah ini masih dikeluhkan oleh Pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim ada yang sangat renta dan tua sekali? Ini menjadi catatan kritis kita. Maka dari itu, syarat istitha’ah perlu diperketat agar jemaah yang berangkat ke sana betul-betul memenuhi syarat fisik untuk melakukan ibadah haji sehingga tidak ada komplain lagi dari Pemerintah Saudi,” beber Gus An’im.
Gus An’im optimistis ajang ini menjadi wadah serapan aspirasi regulasi baru sekaligus mempercepat pengoperasian Bandara Dhoho Kediri (DHX) sebagai embarkasi haji dan umrah bagi 12 kabupaten/kota di Jawa Timur bagian barat.
“InsyaAllah saya optimis bisa dilaksanakan. Pertama, ada niat baik yang kuat dari Kementerian Haji dan Pemerintah Kabupaten Kediri. Kemarin juga sudah ada koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan serta tim dari Pemerintah Arab Saudi yang sudah meninjau langsung ke lapangan,” paparnya. [ian/MCH]
Link informasi : Sumber
