Sasar Ratusan Rumah Untuk Perbaikan Rutilahu, Kota Kediri Optimis Peduli Warga Hidup Layak
Jatimpedia.co| 21 Oktober 2026. Kota Kediri- Ratusan keluarga di Kota Kediri menjadi sasaran program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) sepanjang 2026. Perbaikan dilakukan melalui beberapa skema pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Kediri, Hery Sunarko, menjelaskan bahwa program perbaikan rumah yang bersumber dari APBD menyasar 200 unit. Hingga Oktober 2026, sebanyak 175 rumah telah menerima pencairan bantuan dan mulai memasuki tahap pengerjaan, sementara sasaran lainnya masih dalam proses penyaluran.
“Beberapa rumah yang lebih dahulu menerima bantuan sudah menunjukkan progres signifikan. Ada yang pengerjaannya mencapai 80 persen, bahkan ada yang hampir 100 persen,” ujar Hery, Rabu, 21 Oktober 2026.
Melalui skema APBD, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp35.000.000 untuk memperbaiki bagian rumah yang mengalami kerusakan, seperti atap, kamar mandi, dan lantai. Pemerintah Kota Kediri menargetkan pengerjaan program tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026.
Di samping itu, Hery menyebut ada sembilan sasaran belum menerima bantuan karena sejumlah kendala, di antaranya calon penerima mengundurkan diri atau meninggal dunia. Kuota yang belum tersalurkan tersebut direncanakan untuk dialihkan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK).
Untuk menjangkau warga yang terkendala persyaratan administrasi bantuan APBD, Pemerintah Kota Kediri juga bekerja sama dengan Baznas. Salah satu persyaratan program APBD adalah kepemilikan sertifikat hak milik (SHM), sehingga warga yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat diupayakan melalui skema bantuan alternatif.
Selain melalui APBD dan Baznas, perbaikan rumah di Kota Kediri juga dilakukan melalui program BSPS yang bersumber dari APBN. Hery menyampaikan bahwa realisasi perbaikan melalui program tersebut pada 2026 telah mencapai 129 titik.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1.000 usulan perbaikan rumah rusak di Kota Kediri pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 usulan masih belum terakomodasi melalui berbagai skema bantuan yang tersedia.
Hery mengatakan, usulan yang belum tertangani akan tetap didata untuk menjadi bahan pertimbangan dalam program perbaikan rumah pada tahun berikutnya. Pemerintah Kota Kediri juga menyiapkan kelanjutan program serupa pada 2027 agar kebutuhan warga yang belum terjangkau dapat diupayakan secara bertahap.
Sementara itu, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Baznas menjadi salah satu upaya agar warga yang membutuhkan tetap memiliki peluang memperoleh bantuan perbaikan rumah meskipun terkendala persyaratan administratif.
“Warga yang belum memiliki sertifikat hak milik sebagai salah satu persyaratan bantuan dari pemerintah daerah dapat diupayakan melalui kolaborasi dengan Baznas,” jelas Vinanda.
Melalui program Baznas, terdapat enam rumah yang menjadi sasaran perbaikan, masing-masing dua rumah di setiap kecamatan di Kota Kediri. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20.000.000. Proses pengerjaan akan didampingi pihak kelurahan, kecamatan, dan Perkim untuk memastikan kualitas bangunan serta kesesuaian perbaikan dengan kebutuhan penghuni. Red