Struktur Pengurus Belum Terbentuk, Pengamat Sarankan Demokrat Jatim Tak Masukkan Keluarga Pendiri Partai

Ringkasan Berita:

• Struktur lengkap DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031 belum diumumkan setelah Emil Elestianto Dardak terpilih kembali sebagai ketua.
• Pengamat politik ARCI, Baihaki Sirajt, menyarankan agar kepengurusan baru tidak didominasi keluarga pendiri partai dan memberikan kesempatan lebih luas kepada kader lain.
• Baihaki menyebut hasil survei ARCI menunjukkan 47,5 persen warga Jawa Timur sangat anti terhadap partai keluarga. Ia juga mengingatkan pentingnya memilih pengurus yang loyal, mau bekerja, dan tidak tersangkut persoalan hukum.
• Elektabilitas Demokrat di Jawa Timur berdasarkan survei ARCI disebut mencapai 12,5 persen pada Agustus 2026. Baihaki menilai momentum tersebut perlu dijaga untuk menghadapi Pemilu 2029.

Surabaya (beritajatim.com) – Struktur lengkap kepengurusan DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031 belum terbentuk setelah Emil Elestianto Dardak terpilih kembali sebagai ketua. Di tengah proses penyusunan pengurus tersebut, muncul saran agar Demokrat tidak memasukkan keluarga pendiri partai dalam jajaran kepengurusan inti.

Pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt, menilai komposisi pengurus menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan peluang kebangkitan Demokrat di Jawa Timur pada Pemilu 2029.

Menurutnya, Demokrat harus membangun organisasi yang inklusif dan memberikan ruang kepada seluruh kader untuk berkontribusi. Ia mengingatkan agar partai tidak mendapat stigma sebagai organisasi yang hanya memberikan kesempatan kepada keluarga pendiri.

“Menurut saya, Demokrat Jatim harus jauh dari kata partai keluarga. Tren survei kami menunjukkan, 47,5 persen warga Jatim sangat anti terhadap partai keluarga. Demokrat harus jadi partai inklusif, terbuka peluang untuk semua kader mengabdi di berbagai posisi,” kata Baihaki, Jumat (30/10/2026).

Baihaki menyebut kepengurusan Demokrat Jatim di bawah kepemimpinan Emil Dardak harus diisi figur yang memiliki komitmen, mau berkorban, dan bekerja keras untuk membesarkan partai.

“Kalau pengurus inti berisi keluarga dari pendiri partai tentu saja akan sulit partai berkembang, apalagi kontribusi untuk partai masih sangat minim. Karena tipikal warga Jatim ini cukup berbeda dengan provinsi lain, yang sebenarnya tidak suka dengan dinasti,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat agar mempertimbangkan karakter pemilih Jawa Timur dalam menentukan komposisi kepengurusan. Menurutnya, Jawa Timur berpotensi menjadi salah satu basis suara Demokrat apabila pendekatan politik dilakukan dengan tepat sejak awal.

“DPP Demokrat harus melek terhadap realita bahwa Jatim ini bisa menjadi lumbung suara asal pendekatan sejak awal baik. Adanya sosok Emil Dardak sudah memberi angin segar dan elektoral, namun itu perlu diimbangi oleh kader atau pengurus yang militan dan mau berkorban untuk partai. Kalau keluarga Cikeas atau pendiri partai dijadikan pengurus di Jatim, saya lihat ada kecenderungan irama partai akan berbeda dan berpotensi turun lagi di Pemilu 2029,” tambahnya.

Selain komposisi kepengurusan, Baihaki menilai integritas kader juga menjadi faktor penting. Sosok Emil Dardak yang dinilainya memiliki citra bersih dan kapasitas kepemimpinan perlu didukung pengurus dengan rekam jejak yang baik.

“Jangan sampai ada kader atau pengurus yang terjerat kasus hukum. Karena itu sangat berdampak pada elektoral partai. Partai harus mengambil kader yang terbaik, loyal, dan tentunya bebas dari kasus hukum untuk mengisi kepengurusan Demokrat Jatim ke depan,” tambahnya.

Baihaki menyebut Pemilu 2029 menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk memperkuat kembali kekuatannya setelah mengalami tren kemunduran sejak Pemilu 2014. Ia mengungkapkan, hasil survei ARCI menunjukkan elektabilitas Demokrat di Jawa Timur mengalami peningkatan.

“Pasca Musda 2022 lalu, kami memiliki data survei Demokrat di bulan Juli 2022 elektabilitas Demokrat di angka 6,17 persen. Angkanya merosot akibat dampak Musda, sementara per Agustus 2026 lalu saat mendekati acara Musda, elektabilitas Demokrat di angka 12,5 persen,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan Demokrat agar mengambil pelajaran dari dinamika kepengurusan periode 2022–2027. Menurutnya, gejolak internal pada periode tersebut berdampak terhadap perolehan kursi partai di Jawa Timur pada Pemilu 2024.

“Berkaca saja dari pengurus 2022-2027, di mana banyak gejolak yang berdampak pada hilangnya banyak kursi Demokrat di Jatim pada Pemilu 2024. Maka pelajaran di Musda 2022 harus benar-benar dipertimbangkan oleh Demokrat untuk menentukan pengurus yang benar-benar mau bekerja dan loyal untuk partai guna menghadapi Pemilu 2029. Kalau mengandalkan trah keluarga saja tidak cukup, dan tentunya pengurus harus bersih dari kasus hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah nama mulai masuk dalam bursa bakal calon Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Mereka di antaranya Mohammad Arbayanto yang menjabat Kepala Bakomstra Demokrat Jatim, Sukur Priyanto selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro, serta Mugianto yang merupakan Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim sekaligus anggota DPRD Trenggalek.

Nama lainnya adalah dr. Agung Mulyono selaku Bendahara Demokrat Jatim, Rasiyo yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur, serta Indra Widya Agustina yang juga anggota DPRD Jawa Timur. Indra merupakan kakak kandung Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji sekaligus keponakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [tok/beq]