Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyiapkan peta jalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun mendatang. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai pedoman pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.
Penyusunan dokumen jangka panjang tersebut diawali dengan Konsultasi Publik I yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan lingkungan menjadi perhatian. Mulai dari defisit air, ancaman banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi hutan jati, hingga peningkatan volume sampah dan limbah.
Sekretaris DLH Bojonegoro, Sahid, mengatakan RPPLH menjadi landasan penting untuk menentukan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaannya.
“Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH,” ujar Sahid.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
Dengan pertimbangan tersebut, pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup,” jelasnya.
Bojonegoro sendiri lanjutnya, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Selain sektor minyak dan gas bumi (migas), daerah ini juga memiliki potensi bahan galian, pertanian, serta kawasan hutan jati yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Namun, besarnya potensi tersebut juga diikuti tekanan terhadap lingkungan. Risiko banjir dan kekeringan, keterbatasan ketersediaan air, perubahan fungsi lahan, serta persoalan sampah dan limbah menjadi tantangan yang perlu ditangani secara terintegrasi.
“Jika tidak dikendalikan, pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dikhawatirkan melampaui kapasitas lingkungan dalam menopang aktivitas pembangunan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan menghambat pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, konsultan penyusun RPPLH dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa, penyusunan dokumen dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurut Ema, perlindungan lingkungan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi agar setiap sektor pembangunan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan kelestarian ekosistem.
“Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di tengah dinamika tekanan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat,” paparnya.
Dari sisi regulasi, penyusunan RPPLH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.
Ema menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, yakni Juni 2028.
Melalui dokumen perencanaan untuk tiga dekade mendatang ini, Pemkab Bojonegoro diharapkan memiliki pedoman dalam mengarahkan pembangunan sektor ekonomi, industri, agraria, hingga penataan ruang agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, pemanfaatan potensi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang. “Melalui dokumen perencanaan berdurasi 30 tahun ini, Pemkab Bojonegoro optimistis arah kebijakan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang ke depan dapat berjalan selaras dengan kelestarian ekosistem daerah,” pungkasnya. (fif/ian)
Link informasi : Sumber
