Dalam tradisi pedalangan Jawa, panggung wayang tidak pernah langsung menyajikan pertempuran fisik tanpa didahului oleh tahap tantang-tinantang dan alok. Sebelum senjata diayunkan di medan Kurusetra, para tokoh terlebih dahulu melontarkan kekuatan kata-kata, menguji ketahanan mental lawan, serta menunjukkan legitimasi dan bobot pengaruh masing-masing. Alok bukan sekadar ejekan, melainkan instrumen semiotika untuk mengukur sejauh mana musuh goyah sebelum benturan fisik benar-benar terjadi.
Memperhatikan dinamika politik nasional belakangan ini—terutama dalam momen-momen kenegaraan di bulan Agustus—publik seolah disuguhi pentas pewayangan modern. Gestur menghadiri atau menolak hadir dalam seremoni kenegaraan bukan lagi sekadar urusan protokol, melainkan bentuk antawacana (dialog karakter) non-verbal yang sarat pesan politik menuju horizon 2029.
Dalam kajian sosiologi politik, ruang publik kekuasaan selalu terbagi antara front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang). Ketika mantan Presiden Joko Widodo memilih hadir secara konsisten dalam Sidang Tahunan DPR/MPR hingga Upacara Peringatan HUT RI di Istana Merdeka, sementara figur senior lain seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono memilih absen atau mengambil jarak, publik menangkap sinyal politik yang amat kontras.
Pesan Kehadiran (The Politics of Presence) di panggung utama kenegaraan dapat ditafsirkan sebagai bentuk menegaskan pengaruh (claiming space). Di tengah derasnya kritik publik, isu-isu legitimasi, hingga spekulasi wacana pergeseran kekuasaan di masa depan, langkah ini menjadi pernyataan terbuka: pengaruh politik belum redup dan peran sebagai pemain kunci (kingmaker) masih terus dipertahankan.
Sebaliknya pesan ketidakhadiran (The Politics of Absence) para mantan presiden senior sering kali dibaca sebagai bentuk ‘dissent’ atau jarak kritis. Dalam bahasa pewayangan, ini adalah sikap “memilih sanggar pamelengan”—menarik diri dari panggung resmi untuk membangun poros legitimasi tersendiri.
Alok Wacana nemunculkan spekulasi di benak publik. Tahap alok dalam politik modern tidak lagi diucapkan langsung oleh para elite di atas panggung, melainkan merembes melalui narasi, pengamat, dan isu yang beredar di media sosial. Berbagai wacana yang berkembang—mulai dari isu kesepakatan peralihan kepemimpinan, persoalan keabsahan dokumen, hingga perdebatan peran pimpinan nasional—sebenarnya bekerja mirip dengan sorak-sorai penonton dan penantang di pinggir laga.
Dinamika ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat:
Pertama, apakah pertarungan kekuasaan menuju 2029 sebenarnya sudah dimulai semenjak hari ini, jauh sebelum pemilu dilaksanakan? Dan apakah koalisi yang tampak kokoh di permukaan sejatinya menyimpan ketegangan laten yang sengaja dipelihara melalui instrumen simbolik?
Kedua, persepsi publik yang berkembang mengindikasikan bahwa manuver-manuver ini adalah tes ombak (testing the water) untuk menguji seberapa kuat daya tahan masing-masing poros dalam menghadapi gelombang kritik rakyat dan dinamika internal elite.
Tetapi benarkah Ini yang kita sebut demokrasi? Ketika ritual politik lebih didominasi oleh kalkulasi simbol, aksi saling unjuk pengaruh, dan konsolidasi kekuasaan jangka panjang antar-elite, timbul pertanyaan mendasar bagi perjalanan kedaulatan rakyat: “Benarkah demikian substansi demokrasi kita?”
Demokrasi yang sehat idealnya bertumpu pada kelembagaan yang kuat dan adu gagasan publik, bukan sekadar drama intrik antar-figur atau persaingan peran kingmaker.
Ada keterasingan Isu substantif. Ketika perhatian publik tersedot oleh narasi tantang-tinantang para tokoh papan atas, isu-isu krusial seperti kesejahteraan ekonomi, kebebasan sipil, dan penegakan hukum berisiko tergeser menjadi komoditas sekunder.
Dibawah semua itu, rakyat pemegang kedaulatan hanya diperankan sebagai penonton. Dalam pewayangan, penonton hanya duduk menyaksikan duel para ksatria dan raksasa. Namun dalam sistem demokratis, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, bukan sekadar penikmat pertunjukan perselisihan elite.
Lalu bagaimaa mengembalikan panggung kepada rakyat.
Tradisi tantang-tinantang memang memberi warna dramaturgi dalam kebudayaan kita. Namun, mengelola negara tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan lakon wayang. Pertarungan politik menjelang 2029 seharusnya tidak lagi diisi dengan saling gertak atau adu pengaruh panggung depan semata.
Demokrasi yang matang menuntut agar energi politik para pemimpin diarahkan untuk menjawab kecemasan publik, menjaga integritas konstitusi, dan membuktikan kinerja nyata. Jika arena politik terus-menerus dibiarkan menjadi panggung alok-alokan antar-elite, maka yang terancam bukan hanya reputasi para pemainnya, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri. []
Link informasi : Sumber
