Malang (beritajatim.com) – Universitas Negeri Malang (UM) menilai peran strategis kampus dalam menyukseskan program prioritas nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), berada pada ranah penguatan riset dan edukasi. Alih-alih sebagai operator teknis di lapangan.
Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., menjelaskan bahwa pengelolaan sebuah SPPG bukanlah perkara mudah. Fasilitas tersebut memerlukan tata kelola dari sumber daya profesional yang memiliki kompetensi teknis spesifik di bidang pemenuhan gizi skala besar. Atas pertimbangan tersebut,
UM pun menyatakan belum berencana mengambil peran sebagai eksekutor operasional unit pelayanan tersebut. “Pertama, kami belum berpikir ke arah sana karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional,” ujar Prof. Hariyono pada beritajatim.com, Jumat (22/5/2026).
Menurut Prof. Hariyono, perguruan tinggi harus tetap memegang teguh khitah substansialnya, yaitu fokus pada fungsi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Memasuki ranah operasional yang terlampau jauh dikhawatirkan dapat mengaburkan fungsi utama institusi pendidikan tinggi.
Ia menambahkan, pengelolaan logistik dan distribusi pemenuhan gizi dalam skala masif idealnya diserahkan kepada pihak-pihak yang memang sudah memiliki rekam jejak serta pengalaman operasional yang matang di lapangan. Sebaliknya, kontribusi terbaik yang bisa diberikan oleh pihak kampus adalah menyuplai landasan ilmiah yang kuat bagi pembuat kebijakan.
“Perguruan tinggi lebih tepat memberikan dukungan dalam bentuk kajian-kajian ilmiah,” tegas Prof. Hariyono.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kontribusi nyata akademisi dalam menyokong program makan bergizi gratis dapat diwujudkan melalui pengawasan mutu dan perumusan formula pangan. Kampus memiliki kapasitas laboratorium dan kepakaran untuk menguji standardisasi higienitas makanan, menganalisis kecukupan gizi kelompok remaja, hingga melahirkan rekomendasi diversifikasi pangan berbasis potensi daerah.
“Kajian mengenai sajian sudah higienis atau belum, misalnya. Kemudian, gizinya sesuai kebutuhan anak-anak remaja yang sedang tumbuh atau tidak. Sampai pada kedaulatan pangan, di daerah tertentu disarankan menggunakan sumber pangan lokal,” jelasnya mendalam.
Selain aspek riset terapan, Prof. Hariyono memandang kampus memikul tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik mengenai kedaulatan pangan. Masyarakat, termasuk siswa dan orang tua, perlu diberikan pemahaman komprehensif bahwa bahan pangan lokal memiliki nilai nutrisi yang tidak kalah bersaing.
Pemanfaatan komoditas seperti ubi-ubian lokal dan tangkapan ikan daerah dinilai menjadi kunci pemenuhan protein yang optimal bagi anak-anak.
Langkah edukasi dan penyediaan data berbasis riset ini diharapkan mampu mengawal target besar pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Perpaduan antara kebijakan yang tepat dan sokongan ilmiah dari akademisi menjadi modal penting bagi masa depan generasi muda.
“Anak-anak membutuhkan protein agar pertumbuhan otak dan tubuhnya terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan Presiden Prabowo untuk meminimalisasi stunting dan menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas dapat tercapai,” pungkas Prof. Hariyono. [dan/aje]
Link informasi : Sumber
