Ringkasan Berita
- Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Kamis (15/10/2026).
- Kunjungan diikuti Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata dan Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
- Pemeriksaan mencakup kesiapan distribusi beras SPHP, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, minyak goreng, dan standar bangunan.
- KDKMP diarahkan menjadi pusat layanan ekonomi desa dengan dukungan perbankan, distribusi kebutuhan pokok, dan pemasaran produk UMKM.
Kediri (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, pada Kamis (15/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan koperasi dalam mendukung penyaluran kebutuhan bersubsidi dan program pangan pemerintah.
Dalam kunjungan kerja itu, Zulkifli Hasan didampingi Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.
Rombongan meninjau kesiapan layanan koperasi, ketersediaan sejumlah komoditas, serta standar kelayakan bangunan. Produk yang menjadi perhatian antara lain beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan minyak goreng.
Zulkifli menjelaskan, KDKMP dirancang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan berbagai program pemerintah. Melalui koperasi, penyaluran barang bersubsidi diharapkan lebih mudah dijangkau warga.
“Ini untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi pemerintah. Agar langsung ke rakyat sehingga rakyat ini dapat harga yang murah, yang bagus, tidak melalui makelar-makelar lagi,” kata Zulkifli di hadapan warga dan undangan.
KDKMP Disiapkan Menjadi Pusat Layanan Ekonomi Desa
Selain menyalurkan kebutuhan pokok, koperasi desa diharapkan menyediakan berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, Zulkifli menyebut KDKMP Sonorejo telah memiliki layanan Agen BNI 46. Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan transaksi perbankan, menerima kiriman uang, menyetor uang, hingga membayar tagihan listrik.
Ia juga menyampaikan bahwa koperasi berpotensi mendapatkan imbalan sekitar Rp2.000 untuk transaksi tertentu. Besaran imbalan tersebut perlu disesuaikan dengan jenis transaksi dan ketentuan layanan yang berlaku.
Menurut Zulkifli, koperasi juga diharapkan menjadi pintu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang program pembiayaan dan bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), serta beasiswa.
Pengurus koperasi, kata dia, perlu mendata kebutuhan dan kondisi masyarakat desa agar informasi mengenai program pemerintah dapat tersampaikan dengan lebih baik.
Zulkifli turut menyinggung program pembiayaan bagi masyarakat. Dalam dialognya, ia membandingkan bunga pembiayaan Mekaar yang disebut sebesar 22 persen dengan skema pembiayaan yang menurutnya dapat ditawarkan dengan bunga 8 persen melalui program koperasi.
Rincian skema, persyaratan, dan penerapan bunga tersebut perlu dikonfirmasi kepada lembaga penyalur sebelum dijadikan acuan bagi masyarakat.
“Ini semualah yang dipergerakkan, dicita-citakan oleh Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju, ya, berkembang. Tidak hanya kota yang maju, tapi desa maju, ya, berkembang. Kalau desa maju, maka Indonesia akan menjadi maju,” ujarnya.
Harga Kebutuhan Bersubsidi Jadi Perhatian
Dalam penjelasannya, Zulkifli mencontohkan potensi manfaat koperasi melalui akses terhadap LPG 3 kilogram dan beras bersubsidi.
Ia menyebut harga LPG 3 kilogram di sejumlah tempat berkisar Rp23.000 hingga Rp24.000, sedangkan melalui KDKMP ditargetkan dapat diperoleh dengan harga Rp18.500.
Untuk beras, ia menyebut harga sekitar Rp12.000 per kilogram melalui koperasi. Harga tersebut perlu dipastikan kembali berdasarkan jenis beras, ketentuan program, dan wilayah penyaluran.
KDKMP juga diarahkan menyalurkan pupuk bersubsidi dan minyak goreng sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan akses distribusi yang lebih dekat, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan kebutuhan tersebut.
Namun, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan dan ketersediaan barang. Kelancaran pasokan, kepatuhan terhadap ketentuan harga, serta kemudahan akses bagi masyarakat juga menjadi faktor penting.
BUMN Didorong Dukung Operasional dan Pemasaran UMKM
Dukungan BUMN menjadi salah satu aspek yang ditinjau dalam kunjungan tersebut. Sinergi antarperusahaan negara diharapkan membantu memperkuat layanan operasional koperasi, rantai pasok kebutuhan pokok, dan akses pemasaran produk masyarakat desa.
Salah satu dukungan datang melalui layanan BNI 46, termasuk fasilitas transaksi menggunakan QRIS melalui wondr by BNI.
Layanan transaksi digital tersebut diharapkan memudahkan pembayaran sekaligus mendukung aktivitas jual beli di gerai koperasi. Informasi mengenai ketentuan transaksi tanpa potongan perlu dipastikan sesuai jenis transaksi dan kebijakan yang berlaku.
Selain layanan keuangan, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa juga berpeluang dipasarkan melalui gerai KDKMP. Skema ini diharapkan membuka saluran pemasaran baru bagi produk lokal sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi koperasi.
Dalam pelaksanaannya, dukungan BUMN perlu disertai tata kelola yang transparan, pengelolaan usaha yang baik, dan evaluasi berkala agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah Akui Pengembangan KDKMP Dilakukan Bertahap
Zulkifli mengakui bahwa belum seluruh KDKMP memiliki fasilitas dan layanan yang sempurna. Menurutnya, pengembangan program berskala nasional tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah.
Pemerintah melakukan pengecekan secara bertahap dengan melibatkan kepala daerah, unsur TNI, Polri, dan pihak terkait. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki agar operasional koperasi semakin optimal.
Zulkifli menyebut tahapan pengecekan awal berlangsung selama delapan hari, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelompok KDKMP berikutnya hingga target program dapat dituntaskan.
Ia menegaskan bahwa program tersebut masih memerlukan proses penyempurnaan, mengingat pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dengan tugas dan tanggung jawab berbeda.
Melalui peninjauan di KDKMP Sonorejo, pemerintah berharap koperasi dapat berkembang sebagai pusat distribusi kebutuhan bersubsidi sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Keberhasilan program pada akhirnya akan bergantung pada kesiapan operasional, kepastian pasokan, kualitas tata kelola, serta kemampuan koperasi memberikan layanan yang benar-benar dibutuhkan warga.
KDKMP Sonorejo Masih Merintis, Omzet Rp150 Ribu per Hari
Di tengah target besar pemerintah, KDKMP Desa Sonorejo masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan aktivitas usaha.
Manajer KDKMP Sonorejo, Niswatul Hikmah, mengatakan koperasi tersebut mulai beroperasi sejak pertengahan Juni 2026. Sejumlah produk telah tersedia, mulai dari minyak goreng, gula, LPG, pupuk bersubsidi, makanan ringan, minuman saset, hingga produk UMKM warga setempat.
Namun, kunjungan masyarakat ke koperasi masih relatif rendah. Kondisi tersebut berdampak pada omzet harian yang belum tinggi.
“Omzetnya ya, kalau sekarang sih masih merintis ya tahapannya. Jadi omzetnya sekitar rata-ratanya Rp150.000 per hari,” ungkap Niswatul.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kesiapan bangunan dan ketersediaan produk belum otomatis menghasilkan aktivitas perdagangan yang tinggi. Koperasi masih perlu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kunjungan masyarakat, dan mengoptimalkan pemasaran produk.
Ke depan, keberhasilan KDKMP Sonorejo tidak hanya bergantung pada kelengkapan fasilitas dan distribusi barang bersubsidi, tetapi juga pada kemampuan membangun transaksi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
Dengan evaluasi operasional dan dukungan lintas sektor, KDKMP diharapkan dapat berkembang menjadi pusat layanan ekonomi desa. Namun, peningkatan omzet dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat tetap menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas program tersebut di tingkat lokal. [nm/ted]
Link informasi : Sumber
