Pemkab Jombang Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026, Bupati Warsubi Tekankan Integritas Petugas

3 Ringkasan Berita:

• Pemkab Jombang menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui pelatihan 1.217 petugas lapangan.
• Bupati Warsubi menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan validasi langsung dalam proses pendataan ekonomi.
• BPS Jombang menyebut SE 2026 penting untuk memetakan perubahan ekonomi digital, UMKM, dan kawasan industri baru di Jombang.
  

  ---

Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmen dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan agenda nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jombang Warsubi saat membuka resmi Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang di Hotel Yusro, Jumat (29/5/2026).

Pembukaan pelatihan petugas SE 2026 ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi yang didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekdakab Jombang Agus Purnomo serta Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni. Kegiatan tersebut juga dihadiri para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen penting yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi riil perekonomian, khususnya sektor non-pertanian. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah selama satu dekade ke depan.

“Kami menyadari keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang,” tutur Bupati Warsubi.

Bupati juga memberikan pesan khusus kepada para petugas sensus agar menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas selama proses pendataan berlangsung. Ia menekankan pentingnya verifikasi langsung di lapangan dan melarang praktik manipulasi maupun perkiraan data tanpa validasi kepada responden.

Selain itu, para petugas diminta tetap bersikap ramah dan sopan saat berinteraksi dengan masyarakat. Warsubi juga mengingatkan peserta pelatihan untuk memanfaatkan masa pembelajaran dengan serius agar mampu mengoperasikan perangkat pencacahan secara optimal.

Senada dengan Bupati, Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni menyebut Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting karena lanskap ekonomi mengalami perubahan besar dalam sepuluh tahun terakhir. Perubahan tersebut dipengaruhi percepatan digitalisasi pasca-pandemi hingga pertumbuhan industri kreatif dan UMKM baru di Kabupaten Jombang.

“Data ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, bukan hanya sekedar catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran,” jelas Mouna.

Mouna juga mengingatkan seluruh calon petugas agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghindari praktik survei asal-asalan.

“Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas Kota Santri, komunikasi yang baik, sehingga tercapai tujuan Sensus Ekonomi 2026 ini, ” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPS Jombang turut mengapresiasi dukungan pengamanan dari Kapolres dan Dandim Jombang guna menjamin keamanan para petugas saat melakukan pendataan di sentra ekonomi maupun kawasan permukiman warga. Dukungan tersebut sejalan dengan nota kesepahaman atau MoU yang telah dijalin di tingkat pusat.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Amat Alamin Wafa, menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan dilaksanakan dengan metode hybrid melalui Learning Management System (LMS) dan tatap muka atau luring mulai 29 Mei hingga 12 Juni 2026.

Sebanyak 1.217 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi ke dalam 48 kelas dan dilaksanakan dalam lima gelombang guna menjaga efektivitas pembelajaran.

“Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, diikuti oleh 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap melalui pelatihan intensif ini, lahir petugas-petugas lapangan yang kompeten, terlatih, dan handal demi menghasilkan data Indonesia yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Amat. [suf]