Ringkasan Berita:
- PKS DPRD Jember menolak rencana utang Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
- Jika pinjaman tetap harus dilakukan, PKS mengusulkan plafon maksimal Rp200 miliar.
- PKS menilai utang besar berpotensi membebani APBD Jember pada tahun-tahun berikutnya.
- Fraksi juga mendorong efisiensi belanja agar belanja modal meningkat tanpa bergantung pada utang.
Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Jember menegaskan penolakannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman sebesar Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Namun, apabila pembiayaan melalui utang dinilai tidak dapat dihindari, PKS mengusulkan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp200 miliar.
Sikap tersebut disampaikan dalam dua rapat Badan Anggaran DPRD Jember yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada 31 Juli dan 3 Agustus 2026.
Anggota Fraksi PKS, Nurhasan, mengatakan nilai pinjaman sebesar Rp200 miliar masih dinilai realistis untuk dikembalikan pemerintah daerah tanpa membebani kondisi fiskal pada tahun-tahun mendatang.
“PKS secara tegas menolak meminjam uang untuk menambal kekurangan APBD kita. Kalaupun terpaksa utang, Fraksi PKS hanya memberi plafon Rp200 miliar,” kata Nurhasan.
Menurutnya, dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember sekitar Rp1,3 triliun, pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman sebesar Rp200 miliar dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.
“Kalau Rp1,3 miliar, Rp500 miliar di antaranya dari penghasilan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), masih ada Rp800 miliar. Kalau untuk mengembalikan Rp200 miliar selama dua atau tiga tahun mungkin masih mampu,” ujarnya.
Nurhasan menilai rencana pinjaman sebesar Rp786,573 miliar justru akan membebani APBD Jember pada masa mendatang. Menurutnya, peningkatan belanja modal yang bersumber dari utang bukan merupakan solusi jangka panjang bagi pengelolaan keuangan daerah.
“Pinjaman Rp786,573 miliar yang dimasukkan sektor pembiayaan bisa jadi akan memperbesar persentase belanja modal dalam APBD 2027. Tapi kenaikan ini bukan ditopang oleh kekuatan mandiri kita, tapi ditopang oleh kekuatan utang,” katanya.
Ia mengingatkan kewajiban membayar pokok pinjaman dan bunga berpotensi mengurangi ruang fiskal APBD pada 2028 dan 2029 sehingga dapat menghambat peningkatan belanja modal sesuai target pemerintah pusat.
“Bagaimana APBD 2028? Bagaimana APBD 2029? Bagaimana APBD kita dibebani pembiayaan bayar utang? Bukan semakin naik belanja modal kita, insyaallah tambah nggejlek (turun) lagi,” ujarnya.
Sebagai alternatif, PKS mendorong Pemkab Jember melakukan efisiensi anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa yang dinilai belum memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Menurut Nurhasan, langkah tersebut dapat meningkatkan porsi belanja modal tanpa harus mengandalkan pembiayaan melalui utang.
Ia menyebut komposisi APBD Jember saat ini masih didominasi belanja barang dan jasa sekitar 50 persen, sedangkan belanja modal baru sekitar 21 persen dan belanja pegawai sekitar 29 persen.
Meski demikian, Nurhasan mengakui sikap Fraksi PKS masih dapat berubah apabila terdapat arahan resmi dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jember terkait pembahasan politik anggaran.
“Kalau ketua partai kami ingin PKS selaras dan seirama dengan bupati, ya paling saya ngopi saja,” kata Nurhasan berseloroh. [wir/beq]
Link informasi : Sumber
