Kemiskinan Turun, Ketimpangan Naik: Guru Besar Unair Soroti Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

Ringkasan Berita:

• BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen.
• Pada periode yang sama, rasio gini tercatat 0,368, naik 0,005 poin dibanding September 2025 yang sebesar 0,363.
• Sosiolog dan Guru Besar FISIP Unair Prof Dr Bagong Suyanto menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat miskin.
• Bagong menilai warga yang keluar dari garis kemiskinan masih rentan kembali miskin ketika menghadapi PHK, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau beban biaya kesehatan.

Surabaya (beritajatim.com) – Penurunan angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 belum sepenuhnya diikuti membaiknya pemerataan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin turun, sementara rasio gini yang mengukur ketimpangan pengeluaran justru meningkat dibandingkan September 2025.

BPS mencatat penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen.

Pada saat yang sama, rasio gini Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363. Namun, jika dibandingkan Maret 2025, rasio gini tersebut sebenarnya turun 0,007 poin dari 0,375.

Pergerakan dua indikator tersebut menjadi sorotan Sosiolog sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Bagong Suyanto. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian hasil ekonomi yang belum merata.

“Pembagian margin keuntungan timpang. Orang miskin justru sering harus menanggung risiko yang seharusnya ditanggung kelas di atasnya,” kata Bagong, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Menurut Bagong, klaim capaian pertumbuhan ekonomi nasional di atas lima persen belum sepenuhnya menunjukkan pertumbuhan yang inklusif. Hasil pembangunan dinilai belum menyentuh taraf hidup masyarakat miskin, baik yang berada di kawasan perkotaan kumuh maupun pedesaan tertinggal.

“Pertumbuhan hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak, mereka hanya bertahan hidup,” paparnya.

Bagong mengatakan warga yang secara statistik berhasil keluar dari garis kemiskinan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang aman. Kelompok tersebut masih sangat rentan dan dapat kembali masuk ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga bahan pokok, maupun beban biaya kesehatan, menurut Bagong, dapat dengan cepat mengguncang kondisi ekonomi kelompok tersebut.

Karena itu, ia menilai negara perlu hadir untuk mempersempit jurang ketimpangan sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari deretan angka statistik atau pembangunan fisik belaka,” pungkasnya. [ipl/beq]