Magetan (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan, Didik Haryono, menolak usulan pengadaan videotron di Pasar Sayur Magetan senilai Rp3,5 miliar. Ia menilai rencana belanja tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan pajak reklame videotron yang saat ini disebut hanya sekitar Rp245 juta per tahun.
Didik yang merupakan anggota Banggar dari Fraksi Golkar tersebut mempertanyakan efektivitas investasi daerah untuk pengadaan videotron. Menurutnya, besarnya anggaran yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah daerah dari sektor reklame.
“Saya dari Banggar Fraksi Golkar menolak usulan pembuatan videotron di Pasar Sayur senilai Rp3,5 miliar. Karena itu menurut saya tidak rasional sekali. Nah, saat ini pendapatan pajak reklame videotron di Magetan itu setahun hanya Rp245 juta,” kata Didik.
Ia menghitung, dengan pendapatan pajak reklame yang hanya sekitar Rp245 juta per tahun, pengembalian nilai investasi Rp3,5 miliar membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kondisi tersebut belum memperhitungkan kemungkinan adanya biaya pemeliharaan maupun masa pakai perangkat videotron.
“Sementara pengadaan videotron itu sampai Rp3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu enggak akan dapat pengembaliannya untuk nutup itu. Enggak produktif dan boros itu,” ujarnya.
Menurut Didik, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran karena setiap belanja pemerintah daerah seharusnya memiliki manfaat yang jelas dan terukur. Terlebih, pemerintah daerah memiliki berbagai kebutuhan pembangunan yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
Selain videotron, Didik juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya mencapai sekitar Rp5 miliar. Ia tidak mempersoalkan kebutuhan penggantian kendaraan karena memahami kondisi sejumlah mobil camat yang sudah mengalami kerusakan.
“Untuk pengadaan mobil camat operasional camat itu diusulkan sekitar Rp5 miliar. Bagi saya memang kondisi mobil camat itu sudah banyak yang rusak ya. Itu perlu diganti saya cepat,” kata Didik.
Namun, ia mempertanyakan apakah seluruh kendaraan operasional camat harus diganti secara bersamaan. Menurutnya, pengadaan secara serentak berpotensi menyedot anggaran dalam jumlah besar, sementara masih terdapat kebutuhan pembangunan lain yang dinilai lebih mendesak.
Didik kemudian mencontohkan kondisi infrastruktur jalan di Magetan. Ia menyebut masih terdapat ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, salah satunya jalur Bendo-Kawedanan yang menjadi jalur utama dan disebut kerap menyebabkan kecelakaan.
“Nah, tetapi apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai Rp5 miliar? Karena di satu sisi masih banyak kondisi jalan di Magetan itu rusak parah. Contohnya itu di jalur Bendo Kawedanan. Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah daerah menyusun belanja berdasarkan skala prioritas. Anggaran yang tersedia harus diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung terhadap keselamatan dan pelayanan masyarakat.
“Penting mana mobil dari jalan itu loh. Saya berharap di dalam menentukan pos anggaran itu didasarkan pada skala prioritas. Bukan sekadar butuh gitu,” tegasnya.
Kritik Banggar tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan dan penajaman usulan anggaran daerah. Jika belanja bernilai miliaran rupiah tetap diprioritaskan, pemerintah daerah perlu memastikan manfaat, urgensi, serta kemampuan anggaran untuk membiayai kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.
Didik juga menyebut detail mengenai usulan pengadaan tersebut dapat ditelusuri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Magetan sebagai pihak yang memiliki usulan.
“Nanti bisa dicek ke Bappeda itu yang punya usulan Bappeda,” pungkasnya.
Pembahasan anggaran selanjutnya akan menjadi momentum bagi DPRD dan Pemkab Magetan untuk menentukan prioritas belanja berdasarkan urgensi, manfaat publik, serta kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintah, tetapi juga menjawab persoalan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan. [fiq/ian]
Link informasi : Sumber
