Ringkasan Berita
- Pemkot Kediri mematangkan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- Sebanyak 2.100 anak tercatat dalam data awal Kemendikdasmen.
- Data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi karena masih ditemukan ketidaksesuaian.
- ATS akan mendapat pendampingan melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- Kejar Zero ATS, Pemkot Kediri Verifikasi Data 2.100 Anak
Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri mematangkan strategi untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memverifikasi dan memvalidasi data 2.100 anak yang tercatat sebagai ATS di Kota Kediri.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Pencegahan dan Penanganan ATS di Ruang Kartini Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Wali Kota Kediri untuk memastikan anak usia sekolah yang masih berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh haknya untuk belajar.
“Kegiatan ini untuk menindaklanjuti arahan Wali Kota Kediri agar kasus ATS di Kota Kediri tertangani secara tuntas dan dapat kembali mengenyam pendidikan,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono secara terpisah.
Data 2.100 ATS Masih Perlu Diverifikasi
Mandung menjelaskan, data ATS yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini masih berupa data mentah. Karena itu, pemerintah daerah tidak langsung menggunakan angka tersebut sebagai gambaran final kondisi ATS di Kota Kediri.
Tim lintas OPD akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan identitas, domisili, serta kondisi masing-masing anak. Langkah tersebut penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar anak yang membutuhkan.
Mandung memberikan contoh adanya ketidaksesuaian data di Kelurahan Lirboyo. Dalam data awal, terdapat hampir 800 anak yang tercatat sebagai ATS di wilayah tersebut. Namun, setelah ditelusuri, jumlah anak yang benar-benar merupakan warga Kelurahan Lirboyo tidak lebih dari 50 anak.
“Sebagai contoh, di Kelurahan Lirboyo terdapat hampir 800 anak yang tercatat sebagai ATS. Dari sekitar 800 anak tersebut, yang benar-benar merupakan warga Kelurahan Lirboyo tidak lebih dari 50 anak. Artinya, data tersebut perlu dikonfirmasi dan diverifikasi kembali agar benar-benar menggambarkan kondisi ATS di Kota Kediri,” terangnya.
Akurasi data menjadi penting karena setiap anak memiliki latar belakang dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Data yang valid akan membantu pemerintah menentukan bentuk intervensi secara lebih tepat.
Penyebab ATS Beragam
Berdasarkan hasil pendataan sementara, anak tidak sekolah disebabkan berbagai faktor. Persoalan ekonomi, keharusan bekerja, masalah keluarga, hingga kondisi disabilitas yang menyulitkan anak mengikuti pendidikan formal menjadi sejumlah faktor yang ditemukan.
Karena itu, penanganan ATS tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan. Dinas Pendidikan bersama OPD terkait menyiapkan pendampingan sesuai kondisi masing-masing anak.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga membuka akses pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Melalui jalur tersebut, ATS dapat mengikuti program Paket A, Paket B, maupun Paket C. Sistem pembelajaran menggunakan modul dengan waktu belajar yang lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal.
Bahkan, apabila kondisi anak membuat mereka kesulitan datang ke lembaga pendidikan, PKBM dapat melakukan penjemputan atau menghadirkan tutor secara langsung.
“Penanganan ATS kita lakukan dengan pendekatan dan menyesuaikan kondisi masing-masing anak. Apabila mereka mengalami kendala untuk datang ke lembaga pendidikan, kita siap melakukan penjemputan atau menghadirkan tutor dari PKBM. Dengan demikian, setiap anak tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan,” ujar Mandung.
Dibekali Keterampilan untuk Mandiri
Pendidikan nonformal yang disiapkan pemerintah juga tidak sebatas mengejar ijazah. Peserta didik dapat memperoleh keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk meningkatkan kemandirian.
Sejumlah keterampilan yang diberikan antara lain potong rambut, tata rias, menjahit, hingga memasak. Keterampilan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi anak untuk memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
Pendekatan ini menjadi penting terutama bagi ATS yang sebelumnya terpaksa meninggalkan sekolah karena harus bekerja atau menghadapi persoalan ekonomi.
Dengan fleksibilitas waktu belajar dan tambahan keterampilan, mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa harus sepenuhnya meninggalkan kebutuhan maupun kondisi yang sedang dihadapi.
Pemkot Kediri Kejar Zero ATS
Pemkot Kediri menargetkan penanganan ATS dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan.
Untuk mencapai target zero ATS, proses verifikasi data menjadi tahap awal yang menentukan. Setelah data valid, pemerintah dapat memetakan persoalan setiap anak sekaligus menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.
Mandung berharap koordinasi lintas OPD dan verifikasi lapangan dapat menghasilkan data ATS yang lebih akurat. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tidak berhenti pada pendataan.
“Sehingga seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh haknya mendapatkan pendidikan,” harapnya.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya mewujudkan zero ATS membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. [nm]
Link informasi : Sumber
