Jember (beritajatim.com) – Pemangkasan transfer keuangan oleh pemerintah pusat sedikit banyak memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Namun, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo memilih untuk tidak mempersoalkannya.
“Kami terima-terima saja. Bahwa ada detoks di situ, pengetatan-pengetatan dan lain-lainnya, itu bagian dari perjalanan,” kata Rio dalam Sarasehan Nasional Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah di Gedung R. Sudjarwo, Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (3/7/2026).
Akibat kebijakan pemerintah pusat, anggaran daerah di Situbondo turun dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,4 triliun. “Tapi karena kita Ultraman, ya sudahlah. Kita terus berjuang apa adanya, ternyata bisa juga,” kata Rio.
Rio mengaku sudah melakukan banyak hal untuk menjaga pembangunan tetap berjalan. “Apa sih yang tidak kita kerjakan? Anda bisa ikuti sosial media saya. Glory Glory Man United,” katanya disambut tawa hadirin.
Hasil kerja tersebut tercermin dari sejumlah indikator ekonomi di Situbondo yang menunjukkan tren positif. “Segala indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif di Situbondo. Kemiskinan turun. Gini rasionya juga semakin mengecil. Hampir semuanya bagus. Pertumbuhan ekonomi year-on-year naik,” kata Rio.
Rio mengaku belum puas karena masih banyak hal yang bisa dilakukan. Namun, dia menghadapi sejumlah hambatan untuk mengembangkan Situbondo lebih jauh.
“Ada kendala-kendala political heavy di situ yang membuat daerah itu tidak bisa maju. Kita enggak berbicara soal hubungan pusat dan daerah, soal keuangan. Belum ke tema itu. Tapi keberanian untuk melakukan financial engineering itu saja, daerah masih takut. Nah, itu kendala-kendala psikologisnya,” kata Rio.
Lebih jauh, di tengah pengetatan anggaran, Rio melihat semangat perubahan yang luar biasa dari para kepala daerah. Dia berharap semangat perubahan tersebut dapat ditangkap oleh pemerintah pusat.
Rio juga meminta narasi mengenai ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dihentikan.
“Kita selalu dinarasikan bahwa jangan sampai mengalami ketergantungan fiskal. Mana daerah yang tidak mengalami ketergantungan fiskal? Badung, Surabaya, Jakarta. Wilayah-wilayah yang menjadi pusat bisnis,” kata Rio.
Rio meminta agar narasi mengenai ketergantungan fiskal daerah ditempatkan dalam konteks yang benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur otonomi daerah.
“Hapus undang-undang itu dulu baru boleh berbicara dalam konteks yang lainnya. Undang-undangnya masih seperti itu. Perintahnya masih seperti itu,” katanya.
Rio kemudian mencontohkan keuntungan yang diperoleh dari komoditas laut. “Ikan itu banyak dari Situbondo. Siapa yang dapat bagi hasilnya? Sidoarjo, karena pengalengannya di sana,” katanya. [wir/kun]
Link informasi : Sumber
