Bedah Catatan KPK, Pemkab Blitar Konsolidasi Pokir Dewan Bukan Ajang Bagi-bagi Kue Anggaran

Blitar (beritajatim.com) – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Blitar terus diperkuat.

Menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar forum konsolidasi strategis guna membahas pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Forum yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan anggota legislatif ini menjadi langkah terobosan untuk membedah langsung status usulan aspirasi masyarakat. Tujuan utamanya yakni membangun komunikasi dua arah yang terbuka antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah Kristiani, usai kegiatan tersebut menyampaikan bahwa konsolidasi ini adalah momentum krusial. Menurutnya, pertemuan tatap muka secara komprehensif ini baru pertama kali dilaksanakan secara terbuka.

“Melalui forum ini, Bapak-Ibu anggota Dewan bisa mengetahui secara transparan apakah usulan yang mereka input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) disetujui atau ditolak. Mereka juga mendapatkan penjelasan langsung dari OPD teknis terkait alasan dan mekanismenya,” ungkap Sisilia.

Salah satu poin krusial yang dibedah dalam konsolidasi tersebut adalah keharusan menyinkronkan usulan Pokir dengan tema dan prioritas pembangunan daerah. Sisilia memaparkan, RKPD Tahun 2027 telah menetapkan arah kebijakan yang spesifik, sehingga aspirasi yang masuk tidak boleh melenceng dari cetak biru pembangunan Kabupaten Blitar.

“Setiap tahun ada tema dan prioritas pembangunan. Untuk RKPD 2027 misalnya, fokus kita ada pada sektor pertanian dan penguatan infrastruktur. Maka, usulan pokir juga harus sinkron dengan prioritas tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa definisi pembangunan infrastruktur yang didorong Pemkab Blitar tidak lagi berfokus secara sempit pada jalan dan jembatan. Intervensi anggaran juga diarahkan pada infrastruktur penunjang pertanian dan fasilitas pendidikan.

Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Blitar yang menitikberatkan pada pemenuhan belanja wajib infrastruktur daerah agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.

Bedah Catatan KPK dan Menepis Isu Anggaran
Menariknya, forum ini tidak sekadar membahas sinkronisasi program, tetapi juga menyoroti aspek kepatuhan hukum. Sisilia menyebutkan bahwa pertemuan tersebut turut membedah sejumlah catatan penting dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Peringatan dari lembaga antirasuah tersebut terutama difokuskan pada mitigasi risiko dalam mekanisme pengadaan barang/jasa, bentuk implementasi kegiatan, hingga kehati-hatian dalam pola penyaluran dana hibah kepada masyarakat.

Di akhir keterangannya, Sisilia menepis anggapan bahwa pertemuan eksekutif dan legislatif ini membahas pembagian ‘kue anggaran’. Ia menegaskan bahwa forum murni berorientasi pada harmonisasi kebijakan, bukan nominal.

“Intinya acara hari ini adalah komunikasi agar eksekutif dan legislatif saling mengetahui perkembangan informasi dan hubungan kerja bisa lebih harmonis. Tidak ada pembahasan mengenai besaran anggaran pokir masing-masing anggota. Pembahasan murni difokuskan pada prioritas usulan yang dinilai paling penting untuk diakomodasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

Langkah konsolidasi ini diharapkan dapat menutup celah miskomunikasi antara Pemkab dan DPRD Blitar, sekaligus memastikan setiap rupiah dari uang rakyat yang disalurkan melalui Pokir benar-benar dieksekusi secara tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. (owi/ted)