Jember (beritajatim.com) – Unjuk rasa soal program Makan Bergizi Gratis membikin sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tertunda dua kali.
DPRD Jember semula mengagendakan pelaksanaan sidang paripurna penyampaian nota penjelasan bupati atas enam rancangan peraturan daerah pada Senin (15/6/2026). Namun sidang paripurna ditunda dan diundur pada 20 Juni 2026 karena ada aksi unjuk rasa mahasiswa.
Saat itu mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Jember menuntut realokasi anggaran negara dan evaluasi terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
Menurut mereka, anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Lima hari kemudian sidang paripurna yang rencananya digelar pada pukul sembilan pagi, Sabtu (20/6/2026), kembali ditunda dan diundur pada pukul tujuh malam ini. Hal ini dikarenakan ada aksi unjuk rasa dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember.
Sebagian besar dari mereka adalah karyawan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Achmad Sudiyono, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jember yang juga pemilik dua SPPG, ikut berorasi dan memimpin aksi.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, penundaan itu didasarkan pada konsultasi pimpinan parlemen dan ketua-ketua fraksi. “Karena ada aksi ya tentu kami mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Toh hanya mengundur jadwal,” katanya.
Menanggapi adanya aksi pro dan kontra terhadap MBG yang sama-sama mengerahkan aksi massa, Halim menegaskan, bahwa dalam negara demokrasi perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. “Yang setuju atau tidak setuju, saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip negara demokrasi,” kata Halim.
“Tentu ini adalah sesuatu yang wajar bagi kami, karena memang sekarang zaman sudah berubah. Artinya penyampaian pendapat pro dan kontra kontra dikembalikan kepada masyarakat untuk bisa menilainya,” kata Halim. Dia berjanji menyampaikan aspirasi dua aksi unjuk rasa itu ke pemerintag pusat.
Menurutnya, dalam aksi unjuk rasa pendukung MBG ada delapan butir tuntutan yang disampaikan. “Satu, mendukung dan ,engawal program strategis pemerintah Republik Indonesia terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP dan Sekolah Rakyat,” kata Halim.
“Kedua, mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Halim.
Pengunjuk rasa juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki sistem dan tata kelola yang bersih dan transparanm serta melakukan evaluasi internal secara menyeluruh hingga ke level SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di bawah.
“Keempat, mengecam keras kepada pengkhianat bangsa yang sengaja melakukan adu domba, ujaran kebencian serta membuat negara tidak kondusif,” kata Halim.
“Kelima, mendukung Bapak Prabowo untuk terus melanjutkan progam MBG dan program strategis lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,” kata Halim.
Para pengunjuk rasa juga bertekad membersamai Prabowo Subianto di garda terdepan dalam komitmen memutus rantai kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan Indonesia emas 2045.
“Ketujuh, mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penghianat bangsa yang sengaja melakukan adu domba, ujaran kebencian serta membuat negara tidak kondusif,” kata politisi Partai Gerindra ini.
“Bapak Prabowo tidak sendirian, ada jutaaan murid, ada jutaan pekerja, ada jutaan pengusaha serta ada jutaan petani yang siap membantu Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai amanah UU Dasar 1945,” kata Halim membacakan tuntutan pengunjuk rasa. [wir/kun]
Link informasi : Sumber
