Fraksi PKB Soroti APBD Bondowoso: Serapan Anggaran Rendah, Sekolah Batal Dibangun, OSN Gagal Diikuti

Bondowoso (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai dari rendahnya serapan anggaran, batalnya pembangunan sekolah, gagalnya ratusan siswa mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN), hingga tidak optimalnya pemanfaatan anggaran sektor kesehatan.

Hal itu menjadi catatan penting dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (2/7/2026).

Juru Bicara Fraksi PKB, Didik Yuliyanto, mengatakan rendahnya realisasi anggaran pemeliharaan gedung di Bagian Umum Setda Bondowoso menunjukkan perencanaan belum berjalan optimal.

“Fraksi PKB berpandangan bahwa kegiatan pemeliharaan gedung merupakan kegiatan yang bersifat rutin, dapat diprediksi kebutuhannya, dan seharusnya telah direncanakan sejak awal tahun anggaran,” kata Didik dalam pandangan umum fraksi.

PKB meminta pemerintah menjelaskan penyebab serapan anggaran pemeliharaan Wisma Wakil Bupati yang hanya mencapai sekitar 18,34 persen dari pagu Rp500,3 juta serta langkah konkret agar persoalan serupa tidak terulang.

Selain itu, fraksi juga menyoroti masih tersisanya anggaran Rp253,4 juta pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Menurut PKB, pelatihan kerja merupakan instrumen penting dalam menekan pengangguran sehingga sisa anggaran harus dievaluasi secara menyeluruh.

“Optimalisasi pelaksanaan program harus menjadi prioritas agar target peningkatan kualitas tenaga kerja dapat tercapai secara maksimal,” tegas Didik.

Fraksi PKB juga mempertanyakan gagalnya pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP senilai sekitar Rp8 miliar akibat persyaratan administrasi dari pemerintah pusat yang belum terpenuhi.

“Kendala administratif seharusnya telah diantisipasi sejak awal melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada gagalnya ratusan siswa SD dan SMP Bondowoso mengikuti tahapan OSN karena dugaan kelalaian administrasi. PKB menilai persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi.

“Peristiwa ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan menyangkut pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh kesempatan mengembangkan prestasi,” kata Didik.

Dalam sektor peternakan dan perikanan, PKB mengkritik tingginya SiLPA yang mencapai Rp2,81 miliar.

“Tingginya SiLPA bukan sekadar persoalan rendahnya serapan anggaran, tetapi juga mencerminkan hilangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari berbagai program di sektor peternakan dan perikanan,” ujarnya.

Fraksi PKB turut menyoroti piutang retribusi sebesar Rp117 juta dari PT DGU sebagai pengelola Wisata Alam Tasnan Baru yang hingga akhir 2025 belum disetorkan kepada pemerintah daerah.

Menurut PKB, keterlambatan penyelesaian piutang tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan terhadap keuangan daerah.

Di sisi lain, PKB memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bondowoso yang meningkat hampir 20 persen pada 2025.

“Fraksi PKB mengucapkan selamat atas capaian tersebut dan berharap semangat kerja keras, inovasi, serta kolaborasi yang telah ditunjukkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Didik.

Fraksi juga mengkritisi tidak optimalnya realisasi anggaran DBHCHT sektor kesehatan yang menyebabkan sejumlah pengadaan strategis seperti ambulans, mesin fogging, genset, CO Analyzer, hingga sarana air bersih tidak terlaksana.

Menurut PKB, berbagai kendala tersebut menunjukkan masih lemahnya tata kelola perencanaan dan pengadaan barang dan jasa sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh. (awi/kun)