Blitar (beritajatim.com) – Gelombang protes peternak rakyat akibat anjloknya harga telur di Blitar Raya langsung direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, turun gunung menemui para peternak, ketua koperasi, serta perwakilan asosiasi untuk memberikan jaminan pendampingan dan solusi strategis atas krisis yang mengancam urat nadi perekonomian daerah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung emosional tersebut, Wabup Beky, yang juga memiliki latar belakang sebagai peternak, menyatakan empati dan komitmennya untuk menyelamatkan para peternak mikro dan kecil yang kini terhimpit biaya produksi.
“Pemerintah Kabupaten Blitar akan selalu mendampingi peternak rakyat agar terus berkembang dan bertahan. Saya sendiri juga seorang peternak, saya merasakan betul hal yang sama dengan panjenengan (Anda) semua saat harga telur kurang bagus seperti sekarang,” tegas Beky di hadapan para peternak pada Selasa (1/6/2026).
Sinergi Koperasi dan Intervensi Harga Acuan
Sebagai langkah taktis untuk mendongkrak harga jual di tingkat peternak, Pemkab Blitar bersama Bupati tengah menyiapkan skema tata niaga baru. Skema ini berfokus pada pemutusan rantai distribusi yang merugikan peternak kecil dengan memaksimalkan peran kelembagaan seperti KDMP (Koperasi/Kawasan Daerah Model Pertanian).
Nantinya, peternak tidak lagi menjual langsung ke tengkulak atau bakul bebas dengan harga yang fluktuatif, melainkan disalurkan melalui koperasi.
“Kita sinergikan dengan KDMP. Biar peternak jual telurnya di KDMP, dan bakul belinya ke KDMP. Ini bertujuan agar harga acuan pemerintah di kisaran Rp24.500 hingga Rp26.500 per kilogram bisa benar-benar tercapai di lapangan,” urai Beky.
Ia menganalogikan skema penyelamatan ini dengan intervensi pemerintah pada komoditas gabah, di mana pemerintah wajib menyerap hasil panen jika harga anjlok di bawah Rp6.500 per kilogram. Pemkab Blitar berkomitmen melobi pemerintah pusat dan dinas terkait agar skema serapan serupa dapat diberlakukan untuk komoditas telur.
Peluang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Lebih lanjut, Wabup Beky menyoroti dinamika baru di sektor peternakan yang dipicu oleh euforia program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, potensi serapan dari program ini memancing masuknya pengusaha besar dan pabrikan dari luar daerah untuk ikut bermain di sektor budidaya ayam petelur, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan supply and demand peternak lokal.
Meski demikian, Beky melihat celah regulasi yang bisa dimanfaatkan. Ia bersama Bupati akan mendesak pemerintah pusat agar serapan telur dari peternak rakyat Blitar diwajibkan masuk dalam katalog suplai program MBG maupun program intervensi gizi lainnya (SPPG).
“Kehadiran MBG memang membuat banyak pengusaha baru masuk. Tapi jangan putus asa. Blitar adalah urat nadi peternakan nasional, penyuplai 25 hingga 30 persen kebutuhan telur se-Indonesia. Kita harus pertahankan Blitar!” serunya yang disambut riuh tepuk tangan para peternak.
Kehadiran jajaran eksekutif ini diharapkan bukan sekadar angin surga, melainkan langkah konkret untuk membentengi peternak rakyat Blitar dari ancaman monopoli pemodal besar, sekaligus memastikan transparansi dan keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan. (owi/aje)
Link informasi : Sumber
