Ringkasan Berita:
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemutakhiran DTSEN.
- Program bantuan sosial harus diarahkan pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
- Keberhasilan DTSEN bergantung pada kualitas data dari tingkat desa dan kelurahan serta peran operator desa dan pendamping sosial.
Pamekasan (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas Presiden untuk memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan, Pamekasan, Madura, Minggu (10/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut tampak hadir Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman beserta sejumlah pejabat maupun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, perwakilan DPRD Pamekasan Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, undangan hingga ratusan personil Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Pamekasan.
“Data sosial yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, sehingga pemerintah akan tetap melakukan pembaruan DTSEN melalui kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, operator desa, pendamping sosial, RT/RW hingga masyarakat secara partisipatif,” kata Saifullah Yusuf.
Selain itu pihaknya mengungkapkan jika program bantuan sosial tidak boleh hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus menjadi jalan menuju pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang berorientasi pada sektor kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, program bansos ini perlu diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat, sehingga berdampak pada kemandirian masyarakat,” ungkap menteri sosial yang familiar disapa Gus Ipul.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan keberhasilan pemutakhiran DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. “Karena itu, peran operator desa dan pendamping sosial menjadi sangat strategis dalam memastikan validitas data penerima bantuan sosial,” tegasnya.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Kami berharap melalui kolaborasi ini masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu berkembang menjadi lebih mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Sementara pemutakhiran DTSEN tersebut bertujuan untuk menghasilkan data sosial-ekonomi masyarakat yang akurat, terpadu, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Beberapa tujuan tersebut di antaranya memastikan bantuan tepat sasaran, meningkatkan akurasi data kemiskinan, integrasi data nasional, mendukung program prioritas Presiden, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, mempercepat pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyesuaikan perubahan kondisi sosial masyarakat. [pin/suf]
Link informasi : Sumber
