Jember (beritajatim.com) – Rapat pembahasan anggaran di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, diagendakan berlanjut, Jumat (31/7/2026). Migrant Care berharap status rapat itu bisa diubah menjadi terbuka setelah dinyatakan tertutup bagi liputan langsung wartawan, Senin (27/7/2026).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember saat ini tengah membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama eksekutif.
KUA-PPAS adalah dokumen perencanaan keuangan daerah yang dibuat oleh pemerintah bersama DPRD sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelumnya, wartawan selalu diizinkan hadir meliput langsung pembahasan anggaran yang juga diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim ahli DPRD Jember.
Namun saat rapat pembahasan, Senin (27/7/2026), Banggar mendadak sepakat melarang wartawan meliput dengan alasan rapat berstatus tertutup. Banggar DPRD Jember tidak menyampaikan alasannya, kecuali dalih bahwa tata tertib memperbolehkan rapat tertutup.
Koordinator Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, menegaskan bahwa pembahasan anggaran adalah urusan publik. “Situasinya menuntut keterbukaan, partisipasi bermakna, dan akuntabel. Ketertutupan adalah pengingkaran terhadap proses demokrasi,” katanya.
Bambang berharap praktik rapat yang tertutup dan tersentral dihentikan. “Ini juga akan jadi preseden jelek ke depan. Seharusnya ruang itu dibuka. Rakyat sebagai pemilik hak dan kedaulatan pembangunan harus diberi ruang,” katanya.
Pembahasan anggaran secara tertutup tidak berbanding lurus dengan proses elektoral wakil rakyat yang terbuka melalui pemilu. “Kalau urusan pembangunan kok jadi sembunyi-sembunyi. Ini paranoid banget. Menurut saya tidak baik,” kata Bambang.
Bambang menegaskan, publik punya hak untuk mengetahui segala hal terkait perencanaan anggaran. “Hak publik untuk tahu apakah perencanaan anggaran benar-benar inklusif,” katanya.
Bambang berharap DPRD Jember tidak menambah kekecewaan publik. “Publik sudah kecewa dengan situasi nasional, ketambahan legislatif menutup ruang (pembahasan anggaran),” katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap menyuarakan aspirasi keterbukaan dalam setiap rapat anggaran di Badan Anggaran dan empat komisi di DPRD Jember.
“Karena ini menyangkut hajat hidup warga dan masyarakat Jember, kami akan meminta pimpinan rapat untuk mengubah statusnya menjadi rapat terbuka,” kata Nurhuda Candra Hidayat, legislator Fraksi PKB. [wir/kun]
Link informasi : Sumber
