Berlangsung pada 1 hingga 5 Desember 1994, Muktamar NU ke-29 di Pondok Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (Jabar) jadi perhelatan dengan dinamika paling tinggi dan panas dibanding muktamar-muktamar lainnya. Ada usaha keras dari penguasa Orde Baru (Orba) menghalangi KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU.
Pondok Cipasung didirikan KH Ruhiat akhir 1931. Pondok ini jadi salah satu lembaga pendidikan kaum Islam Tradisional (NU) di Indonesia, khususnya di kawasan Jabar, Banten, DKI Jakarta, dan sekitarnya.
Pondok Cipasung memiliki nilai strategis bagi pembangunan kapasitas dan pencerahan santri Islam Tradisional (warga Nahdliyyin), selain Pondok Buntet di Cirebon, Pondok Tebuireng di Jombang, Pondok Langitan di Tuban, Pondok Lirboyo di Kediri, Pondok Anmunawwir di Krapyak Yogyakarta, Pondok Sidogiri di Pasuruan, dan banyak pondok lain.
Secara historis dan sosiologis, Pondok Cipasung jadi salah satu lembaga pendidikan Islam Tradisional terbesar dan paling berpengaruh di Jabar. Pondok ini berada di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Pimpinan Pondok Cipasung sekarang KH Abun Bunyamin Ruhiat.
Sebelum itu, pimpinan Pondok Cipasung KH Iljas Ruhiat pernah menduduki jabatan sebagai Rais Am PBNU di era kepemimpinan Gus Dur dan merupakan salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selain Gus Dur, KH Mustofa Bisri, dan KH Moenasir Ali.
Muktamar NU ke-29 di Pondok Cipasung sebagai muktamar yang paling menegangkan dan terpanas dalam sejarah NU. Pada muktamar itu jadi puncak munculnya kezaliman, tekanan, dan pemaksaan kehendak politik rezim Orba Soeharto terhadap NU. Pada saat itu, NU dan sosok Gus Dur dengan segala keberaniannya ‘melawan’ pemerintah, dipandang oleh Soeharto sebagai ancaman paling membahayakan.
Jauh-jauh hari sebelum perhelatan muktamar, relasi kepengurusan PBNU di bawah pimpinan Gus Dur dengan rezim Orba Soeharto berlangsung dalam titik didih tinggi.
Gus Dur dalam kapasitasnya sebagai orang pertama di tanfidziyah NU dan pendiri Forum Demokrasi (Fordem) tak jarang menyampaikan pemikiran alternatif kritis atas berbagai kebijakan Orde Baru dan secara berkelanjutan menyuarakan arti penting demokrasi dalam konteks tata kelola negara, bangsa, dan masyarakat di era modern. Gus Dur menyuarakan dan memperjuangkan penguatan civil society serta pluralisme.
“Titik temu kepentingan antara Gus Dur dan Soeharto hanyalah sementara. Konflik terbuka antara keduanya mulai mencuat setelah terbentuknya ICMI di Malang pada bulan Desember 1990. Penolakan Gus Dur untuk mendukung ICMI membuat Soeharto marah. Kepemimpinan Gus Dur dalam Fordem menyebabkan pada penasihat Soeharto menyebutnya sebagai musuh nomor satu. Pada bulan Maret 1992, Soeharto menyuruh menantunya memperingatkan Gus Dur, dalam satu pesan bahwa ia telah melanggar kesepakatan yang mereka buat. Pesan itu juga menyebutkan adanya ancaman yang tidak disebutkan secara eksplisit jika Gus Dur terus menentang Soeharto,” tulis Robertt W Hefner (2000) dalam bukunya: Civil Islam, Islam dan Demokrasi di Indonesia.
Di sisi lain, realitas relasi antara PBNU di bawah kepemimpinan Gus Dur dengan rezim Orba Soeharto mulai terbangun apik menjelang Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Di mana satu keputusan penting yang diambil pada muktamar tersebut adalah NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan NU menarik diri dari lapangan politik praktis. Konstruksi relasi sosiologis dan politis NU dengan Orba Soeharto terjaga baik hingga Muktamar NU ke-28 di Pondok Krapyak Yogyakarta pada 1989.
“Presiden Soeharto meninggalkan kesan bahwa secara kultural ia dekat dengan NU. Kesan sebelumnya bahwa Soeharto adalah penganut aliran kepercayaan yang berbau mistik dan anti-Islam sirna sudah. Dan yang juga ikut terlupakan adalah memori tentang sikap Soeharto yang dianggap konfrontatif dengan umat Islam,” tambah Hefner mengutip pernyataan peserta Muktamar NU ke-28 di Pondok Krapyak pada 1989, ketika Soeharto mampu mengucapkan salam pembukaan dengan fasih dan memukul bedug sebagai tanda dibukanya muktamar.
Sejak akhir 1990, sepanjang 1993 dan awal 1994, relasi Gus Dur dengan Soeharto berlangsung dalam titik rendah. Orang-orang dekat Soeharto, tulis Hefner, terus menekan Gus Dur sambil menyebarkan fitnah dan sindiran tentang dirinya di kalangan umat Islam.
“Beberapa intelektual Islam Modernis di Jakarta bercerita kepada saya pada tahun 1994, bahwa mereka diinstruksikan untuk menyebarkan rumor bahwa Gus Dur tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan dan tidak menunaikan sholat lima waktu. Bahwa Gus Dur rekan dekat Benny Moerdani (mantan Panglima TNI) dan rasa simpati Gus Dur terhadap orang China muncul lantaran sogokan dari pengusaha China. Singkatnya, keterbukaan Gus Dur (terhadap kelompok-kelompok non-muslim) dilihat seolah-olah hanya berupa penipuan yang menyesatkan. Gus Dur merespon tekanan-tekanan presiden itu dengan penuh tantangan namun tetap tenang,” tambah Hefner.
Pada pertengahan tahun 1994, beberapa bulan sebelum Muktamar NU ke-29 di Pondok Cipasung, Gus Dur mengeluarkan pernyataan politik yang makin membuat penguasa Orde Baru dan elite lingkaran dalamnya kepanasan dan tak tenang. Gus Dur, cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan KH Bisri Syansuri, ini menegaskan bahwa kalangan umat Islam (NU) kecewa dengan performance politik PPP dan Golkar (kini Partai Golkar).
Gus Dur juga mengemukakan kemungkinan tokoh-tokoh NU bakal mengalihkan dukungan politiknya pada pemilu mendatang (1987) ke PDI. Satu pandangan politik yang sangat dikhawatirkan, mengingat kiai dan tokoh NU memiliki relasi dekat dengan umatnya. Banyak kiai NU menjadi vote getter di sepanjang Pemilu Orba, terutama di Pemilu 1987 yang berdampak pada kenaikan suara Golkar lebih dari 10 persen dibanding Pemilu 1982.
Pandangan Gus Dur melahirkan banyak tafsir. Satu di antaranya adalah kemungkinan terjadinya kolaborasi, sinergi, dan aliansi politik antara orang-orang ‘hijau’ (Islam) dengan kaum ‘merah’ (Nasionalis) pada Pemilu 1987. Kekhawatiran politik yang menghantui rezim Soeharto yang alergi politiknya belum hilang atas elite politik Islam dan Nasionalis Soekarnois.
Di sisi lain, di lanskap politik nasional pada 1993 keberuntungan PDI mulai menanjak setelah pelaksanaan Kongres PDI pada bulan Desember 1993, yang memilih putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, sebagai ketua umum.
“Kemenangan Megawati, disebut-sebut oleh pengamat, dimungkinkan karena mendapat dukungan dari faksi Nasionalis atau ‘merah putih’ dalam tubuh militer. Walau mereka memiliki pandangan yang beragam tentang Soeharto dan persoalan demokratisasi, namun para pemimpin sayap ‘merah putih’ di militer bersatu dalam menghadapi Habibie dan orang-orang ICMI dengan penuh kewaspadaan,” jelas Hefner.
Saat itu relasi personal antara Mega dengan Gus Dur berjalan sangat bagus dan begitu dekat. Mega jadi teman dekat Gus Dur. Begitu pun relasi antara NU dengan PDI (kini PDIP) cukup dekat dan tak jarang berjalan beriringan dalam mengusung satu agenda isu yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti isu demokrarisasi politik-ekonomi dan keterbukaan.
Hefner menguraikan, kenyataan politik ini lebih memungkinkan Gus Dur dan Mega melakukan sesuatu yang dalam sejarah Orde Baru dianggap mustahil terjadi: mempersatukan warga NU dengan kalangan Nasionalis Soekarnois PDI dalam satu gerakan melawan Soeharto.
“Inilah justru mimpi terburuk para kaki tangan penguasa Orde Baru. Dalam jangka pendek, jalan terbaik yang mesti dilalui, menurut para penasihat Soeharto, untuk memotong aliansi antara Gus Dur dengan Mega adalah dengan mendongkel Gus Dur dari tampuk kepemimpinan NU,” ulas Hefner dalam bukunya.
Ada sejumlah skenario politik untuk menghambat dan menjungkalkan Gus Dur di Muktamar Cipasung 1994. Tekanan, intimidasi, dan agitasi politik kepada muktamirin pemilik hak suara dilakukan secara intensif dan terus-menerus menjelang dan selama muktamar berlangsung.
Skenario lain adalah memunculkan calon alternatif sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Selain tentu penilaian terhadap kepemimpinan Gus Dur di PBNU yang dinilai lemah dan tak memberikan efek kemajuan bagi NU dan warganya.
Tokoh alternatif dengan perlawanan masif terhadap Gus Dur adalah Abu Hasan. Siapa dia? Abu Hasan adalah salah seorang pengusaha NU terkaya. Bisnisnya mencakup perdagangan, konstruksi, dan perkapalan. Abu Hasan telah lama menjadi donatur bagi proyek-proyek NU. Peranan Abu Hasan sebagai donatur utama NU memungkinkan dirinya membangun jaringan patronase di antara warga NU. Selain itu, Abu Hasan memiliki hubungan dekat dengan keluarga presiden.
Pada proses pemilihan di Muktamar Cipasung, ada empat calon ketua umum PBNU yang muncul. Selain Gus Dur dan Abu Hasan, ada nama Chalid Mawardi (memiliki kedekatan dengan Idham Chalid, mantan Ketua Umum PBNU) dan Fahmi Saifuddin. Pada tahap awal, Gus Dur dengan 157 suara, Abu Hasan dengan 136 suara, Fahmi Saifuddin dengan 17 suara, dan Chalid Mawardi dengan 6 suara.
Situasi itu benar-benar di luar dugaan kubu Gus Dur yang semula memperkirakan bakal memperoleh sekitar 65 persen suara. Kenyataannya hanya mendapat di bawah 50 persen suara sah. Dengan 6 suara Chalid Mawardi (juga kubu Soeharto) yang kemungkinan jatuh ke tangan Abu Hasan, maka pemilihan ketua umum ditentukan 17 suara yang memberikan suara mereka kepada Fahmi Safudin.
Proses pemilihan putaran kedua berlangsung tegang. Kekalahan di putaran berikutnya bisa saja dialami kubu Gus Dur, dengan segala konsekuensi yang tak ringan sekiranya NU jatuh ke tangan Abu Hasan yang disokong Orba. Beberapa kiai yang duduk dekat Gus Dur banyak yang meneteskan airmata seraya berdoa dengan khusyu.
Singkat cerita, berdasarkan perhitungan suara yang dilaksanakan hingga pukul 03.00, Gus Dur memperoleh 174 suara, sementara Abu Hasan dengan 142 suara. Kekhawatiran itu tak berbuah kenyataan.
“Gerakan anti-Gus Dur gagal karena tokoh-tokoh ulama marah dengan intervensi negara dalam urusan NU,” tegas Hefner dalam bukunya.
Arti penting Muktamar Cipasung 1994 adalah menegaskan keteguhan NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang menolak tunduk pada kontrol negara. Muktamar ini dicatat sebagai tonggak perlawanan institusi keagamaan terhadap intervensi kekuasaan politik Orde Baru.
Di ranah politik yang lebih luas, Muktamar NU ke-29 di Pondok Cipasung menggambarkan makin menguatnya konsolidasi civil society di Indonesia vis a vis state dalam mendesakkan agenda besar mereka: Demokratisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di di Indonesia ketika usia Orde Baru saat itu hampir menyentuh 30 tahun.
Ainur Rohim,
Direktur Utama beritajatim.com.
Link informasi : Sumber
