Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima program bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.
Proses verifikasi dimulai sejak Senin (11/5/2026) dan akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Dalam pelaksanaannya, ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke lapangan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei lalu, serta rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto pada 6 Mei 2026. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terkait penegasan validitas data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengatakan, verifikasi lapangan dilakukan karena ditemukan sejumlah anomali data setelah proses verval DTSEN Januari hingga April lalu.
“Mulai kemarin telah melakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini, ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/5/2026).
Menurut Agus, anomali data yang ditemukan beragam. Mulai dari pendapatan warga yang tidak sesuai hingga satu rumah yang tercatat dihuni sembilan kepala keluarga. “Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah tidak sesuai,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut belum tentu sepenuhnya salah, namun perlu dicocokkan kembali dengan fakta di lapangan. Karena itu, ground check menjadi tahapan penting untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat benar-benar valid.
Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan empat komponen utama penentu tingkat kesejahteraan versi BPS, yakni tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, dan kondisi hunian warga.
Melalui proses ini, Pemkab Bojonegoro berharap basis data sosial masyarakat menjadi lebih bersih dan kredibel, sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan. (lim/kun)
Link informasi : Sumber
