Peringkat 1 JKN se-Jatim, Pemkot Blitar Buktikan Efisiensi Tak Tumbalkan Jaminan Kesehatan

Blitar (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dalam menjamin hak kesehatan dasar warganya harus dibayar mahal lewat kebijakan efisiensi anggaran yang ekstrem.

Di tengah pemangkasan Dana Transfer Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai ratusan miliar rupiah, Pemkot Blitar memilih memprioritaskan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakatnya.

Langkah berani tersebut membuahkan hasil di tingkat provinsi. Kota Blitar berhasil menyabet penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan.

Dalam ajang tersebut, Kota Blitar bertengger di peringkat pertama se-Jawa Timur atas pencapaian cakupan kepesertaan JKN yang menyentuh angka mutlak 100 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 95,14 persen.

Untuk menjaga agar segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda tetap menanggung sedikitnya 64.073 jiwa warga Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar harus memutar otak dan mengencangkan ikat pinggang secara drastis.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan buah dari keberanian mengeksekusi prioritas anggaran di tengah tekanan finansial daerah yang berat akibat pemotongan dana transfer pusat.

“Alhamdulillah, di tengah efisiensi anggaran, Kota Blitar tetap bisa fokus mendahulukan kepentingan masyarakat. Pemotongan Dana Transfer dari Pusat pada tahun 2025 sebesar Rp80 miliar dan tahun 2026 ini dipotong lagi sebesar Rp128 miliar,” tegas Syauqul Muhibbin, pada Jumat (23/10/2026).

Demi menutupi defisit akibat pemangkasan dana pusat dan memastikan anggaran kesehatan warga tidak terganggu, Pemkot Blitar mengambil langkah tak populer di internal pemerintahan. Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas hingga 15 persen, sementara anggaran operasional di dinas-dinas dikepras secara masif hingga Rp71 miliar.

Tidak hanya itu, sejumlah program sosial non-prioritas turut disesuaikan, termasuk ditiadakannya alokasi bingkisan Lebaran pada tahun lalu.

“Sektor operasional dikurangi Rp71 miliar, beberapa program sosial disesuaikan, bahkan bingkisan Lebaran tahun kemarin tidak ada. Ini semua demi mencukupkan kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan,” jelas Wali Kota.

Ia pun mengapresiasi keikhlasan seluruh jajaran birokrasi di Kota Blitar yang mau berkorban demi menjamin pelayanan dasar publik tetap berjalan optimal.

“Terima kasih kepada para Kepala OPD dan para ASN Pemerintah Kota Blitar yang selalu melayani sepenuh hati serta mendahulukan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Pencapaian UHC Kategori Utama ini menegaskan posisi Kota Blitar sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang paling konsisten menerapkan perlindungan jaminan sosial kesehatan secara merata dan inklusif, meski harus melalui badai efisiensi fiskal. (owi/ted)