Sekolah Rakyat Jombang 2026: Pemkab Turun Langsung Validasi Calon Siswa dari Rumah ke Rumah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jombang lakukan validasi calon peserta program Sekolah Rakyat 2026/2027.
• Kuota 270 siswa dibagi untuk SD, SMP, SMA, masing-masing 90 siswa.
• Tim gabungan melibatkan BPS, Disdikbud, Dinsos, camat, perangkat desa, dan pendamping PKH.
• Validasi lapangan menyesuaikan data DTSEN dengan kondisi nyata di rumah calon siswa.
• Orang tua calon siswa menyambut antusias, berharap pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan.
  

  ---

Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bergerak cepat memastikan program jaminan pendidikan tepat sasaran. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, tim gabungan melakukan peninjauan dan validasi data riil calon peserta didik baru untuk program Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026/2027, Senin (8/6/2026).

Selain Sekdakab Agus Purnomo, rombongan juga diikuti Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang, Mouna Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi.

Sinergi lintas sektoral ini diperkuat oleh peran camat sebagai titik validasi, jajaran perangkat desa, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Langkah “kroscek” lapangan dilakukan untuk mencocokkan data kemiskinan dengan kondisi nyata para calon siswa di rumah mereka masing-masing.

Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa pada tahun ajaran ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat. Kuota tersebut dibagi ke dalam tiga jenjang, masing-masing jenjang (SD, SMP, SMA) dialokasikan untuk satu rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 90 siswa.

“Alhamdulillah, saat ini data calon peserta didik yang masuk sudah tercatat sebanyak 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD,” ujar Agus Purnomo di sela-sela kegiatannya.

Sekda Agus Purnomo menambahkan bahwa validasi ini merupakan instruksi langsung Bupati Jombang Warsubi demi memastikan bantuan pendidikan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan.

“Sesuai perintah Abah Bupati, hari ini kita pastikan di lapangan, kita cocokkan berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dengan kondisi riil. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini, kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Jombang Agung Hariadi menambahkan bahwa kuota 270 siswa dibagi untuk 3 jenjang, SD, SMP, SMA, dengan per jenjang 90 siswa dan per rombel 30 siswa.

“Untuk penjangkauan Calon Siswa SR tahun ini petunjuk dari Kemensos multy entry multy exit artinya tidak harus kelas 1 di semua jenjang karena ada prioritas untuk menjangkau anak terlantar/tidak sekolah, anak putus sekolah/DO dan desil 1 dan 2 atau tidak mampu tapi tidak masuk DTSEN (dilakukan ground check ulang),” tambahnya.

Dalam validasi sore ini, tim gabungan menyisir beberapa lokasi tempat tinggal calon siswa, di antaranya Dusun Sidodadi (RT 04/RW 08), Desa Brangkal; Dusun Brodot (RT 06/RW 03), Desa Brodot; serta Dusun Butuh (RT 03/RW 02), Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek.

Kehadiran tim validasi disambut haru dan antusias oleh pihak keluarga. Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi angin segar dan tumpuan harapan bagi masa depan anak-anak mereka. Salah satu orang tua calon peserta didik menyampaikan ucapan terima kasih:

“Bapak Bupati, saya sangat berterima kasih karena anak saya bisa masuk di Sekolah Rakyat ini. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah kembali dan kelak sukses seperti bapak-bapak yang menolong anak saya hari ini,” ucapnya dengan penuh haru.

Dengan validasi faktual yang melibatkan BPS, Disdikbud, dan Dinsos, Pemkab Jombang optimis program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi batu loncatan efektif untuk mengangkat kesejahteraan keluarga kurang mampu di Jombang. [suf]