Ringkasan Berita:
- Muktamar NU ke-28 tahun 1989 digelar di Pondok Almunawwir Krapyak, Yogyakarta, di bawah kepemimpinan Gus Dur dan KH Achmad Siddiq.
- Pemilihan Krapyak sebagai lokasi muktamar menjadi bentuk penghormatan kepada KH Ali Ma’shum yang saat itu sedang sakit.
- Muktamar Krapyak memperkuat positioning NU untuk menjaga jarak dari kekuatan sosial politik dan meneguhkan kembali Khittah 1926.
- Duet Gus Dur dan KH Achmad Siddiq kembali mendapat dukungan kuat, sekaligus memperlihatkan konsolidasi kebijakan baru NU setelah Muktamar Situbondo 1984.
Surabaya (beritajatim.com) – Berbeda dengan Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (Jatim) yang menghasilkan sejumlah keputusan penting berdimensi politik, Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Almunawwir Krapyak, DI Yogyakarta menegaskan positioning NU yang menjaga jarak dengan semua kekuatan sosial politik, tak terlibat politik praktis, dan komitmen kembali ke Khittah 1926 makin diperkuat.
Pondok Almunawwir Krapyak Yogyakarta dipimpin KH Ali Ma’shum, seorang ulama Islam Tradisional yang berasal dari Lasem, Kabupaten Rembang. Kiai Ali–panggilan akrab KH Ali Ma’shum–dikenal sebagai ulama intelektual di lingkungan NU. Bersama dengan tiga kiai lainnya: KH Machrus Aly (Pondok Lirboyo Kediri), KH As’ad Syamsul Arifin (Pondok Salafiyah Syafi’iyah Situbondo), dan KH Masjkur (politisi senior PPP dari sayap NU), keempat ulama sepuh NU ini yang meminta KH Idham Chalid mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Realitas ini kemudian melahirkan Poros Cipete Jakarta dengan tokoh sentral KH Idham Chalid dan Poros Situbondo dengan tokoh utama KH As’ad Syamsul Arifin, sebelum Munas Alim dan Muktamar NU ke-27 dihelat di Situbondo pada 1984.
Pemilihan Pondok Krapyak sebagai shohibul bait (tuan rumah) Muktamar NU ke-28 tentu dilandasi berbagai alasan dan pertimbangan. Sebab, beberapa waktu sebelum muktamar dilaksanakan, KH As’ad Syamsul Arifin menyampaikan harapan dan kesiapannya kembali Pondok Salafiyah Syafi’iyah sebagai tuan rumah penyelenggaraan muktamar.
Tapi, PBNU di bawah pimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Achmad Siddiq berketetapan menjadikan Pondok Krapyak sebagai lokasi Muktamar NU ke-28. Apa alasannya?
Pertama, pemilihan Pondok Krapyak merupakan penghormatan kepada Kiai Ali Ma’shum, yang dengan cepat diganti pada Muktamar Situbondo (1984) dan sekarang sedang sakit-sakitan. “Lebih dari itu, Kiai Ali berulang kali telah melindungi mantan muridnya, Abdurrahman Wahid, dari para pengkritik dan musuh-musuhnya,” tulis Martin van Bruinessen dalam bukunya NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru (2009).
Dalam buku yang sama, Martin mengatakan, ada alasan yang baik untuk tidak menunjuk ahli halli wal aqdi pada muktamar kali. Sebab, pendukung Gus Dur yang paling kuat, namun tidak selalu merupakan pendukung KH Achmad Siddiq, bukan dari kalangan kiai. “Melainkan dari pengurus cabang yang didominasi orang-orang lebih muda. Kebanyakan pengurus cabang itu menyukai gagasan Gus Dur mengenai pengembangan masyarakat,” tambah Martin.
Selain dari pengurus cabang yang gandrung dengan pemikiran Gus Dur yang progresif dan berperspektif ke depan, dukungan kepada Gus Dur juga kuat dari kalangan wirausahawan/pengusaha kecil dan menengah berlatar belakang NU yang mendapatkan keuntungan berkat sikap akomodatif NU kepada pemerintah.
“Sementara banyak kiai yang mengkhawatirkan perubahan, orang-orang ini menginginkan lebih banyak perubahan, menyadari bahwa NU merupakan salah satu segmen masyarakat yang paling terbelakang. Para utusan dari wilayah yang pada tahun 1971 mendukung Subchan ZE menentang veto KH Bisri Syansuri (Rais Am PBNU), dan kali ini mereka kemungkinan besar mendukung Gus Dur,” jelas Martin.
Efek Keputusan Muktamar Situbondo 1984
Muktamar NU ke-28 di Pondok Krapyak dihelat pada November 1089. Ada dua hal penting yang dibicarakan secara mendalam pada muktamar ini, selain pemilihan rais am dan ketua umum. Apa itu?
Penilaian atas keputusan-keputusan strategis pada Muktamar Situbondo 1984 dan evaluasi atas kepengurusan serta kepemimpinan PBNU di kendali Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq. Sejumlah besar utusan menilai bahwa keluarnya NU dari PPP telah berjalan baik dan dukungan kepada Gus Dur atas interpretasi kembali ke Khittah 1926 makin mengakar kuat.
“Duet Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq terpilih kembali dan dukungan kepada mereka semakin kuat. Program pembaruan yang dijalankan duet kepemimpinan puncak NU ini makin mengakar ke bawah dan kualitas dukungannya makin mantap. Muktamar Krapyak memperlihatkan langkah penting ke arah konsolidasi kebijakan-kebijakan NU yang baru dan memperkukuh persatuan di antara warga Nahliyyin,” jelas Martin.
Jauh-jauh hari sebelum Muktamar NU ke-28 digelar, ada sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai kandidat Rais Am. Satu di antaranya Idham Chalid, mantan Ketua Umum PBNU, aktivis lama NU asal Kalsel, dan politikus senior dari kalangan Islam Tradisional. Berkali-kali ditanya wartawan tentang langkahnya di NU, Idham menyatakan, dengan jabatannya sekarang di organisasi tarekat dipandang sudah cukup dan tak punya ambisi lebih jauh merebut kursi lebih dari itu.
Idham tak hadir di acara pembukaan Muktamar Krapyak karena alasan kesehatan. Tapi, banyak orang yang percaya bahwa dia menginap di sebuah hotel di Yogyakarta dan secara teratur mendapatkan keterangan atau informasi dari para pendukungnya dan memberikan penghargaan tentang apa yang akan dilakukan.
“Sekutu Idham Chalid yakni Chalid Mawardi yang masa jabatannya sebagai Dubes RI untuk Suriah telah berakhir memang hadir di arena Muktamar Krapyak. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinannya menjadi pengganti Gus Dur,” tulis Martin.
Tokoh lain yang tak hadir di Muktamar Krapyak adalah KH As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo dan anggota Mustasyar PBNU 1984-1989. Bersama delapan kiai sepuh lainnya, Kiai As’ad diposisikan di struktur tersebut sesuai keputusan Muktamar Situbondo 1984. Kiai As’ad termasuk ulama sepuh, senior, dan sempat berguru langsung kepada Cholil Bangkalan dan KH Hasyim Asy’ari Jombang.
“Berbeda dengan Idham Chalid, Kiai As’ad berulang kali memanfaatkan pers untuk mempublikasikan ketidaksenangannya kepada Gus Dur. Dengan menyebut perilaku dan pernyataan kontroversial Gus Dur sebagai sebab kemarahannya, Kiai As’ad menginginkan Gus Dur dipecat dari jabatannya. Di antara para pemimpin senior NU, Kiai Masjkur, mantan Ketua Umum PBNU, juga mendukung kritik Kiai As’ad terhadap Gus Dur,” tulis Martin. [air]
Link informasi : Sumber
