Hanya 3% Dari APBD, Pemerintah Kabupaten Kediri disinyalir Kurang Peduli Keadaan Kerusakan Jalan Akibat Truk ODOL
Jatimpedia| 1 Juli 2026. KEDIRI — Puluhan perwakilan masyarakat bersama Gerak Indonesia menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Kediri.
Pertemuan yang digelar untuk menyikapi kerusakan jalan di sejumlah kecamatan itu berlangsung panas, karena warga menilai pemerintah daerah lamban menuntaskan perbaikan hingga mengganggu aktivitas dan distribusi logistik.RDP dilaksanakan setelah keluhan warga menumpuk terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah Mojo, Kepung, Plosoklaten, Wates, dan Semen.
Perwakilan Gerak Indonesia, Jemies, menyatakan masyarakat merasa menjadi korban akibat minimnya respons pemerintah kabupaten.“Masyarakat menjadi korban atas abainya pemerintah kabupaten Kediri yang tidak tanggap terhadap masalah kerusakan jalan. Keluhan dari beberapa kecamatan itu hanya berujung janji politik Bupati,” kata Jemies dalam rapat.Wakil warga lainnya, Agung, menjabarkan titik-titik kritis yang paling rawan kecelakaan dan terganggu aktivitas ekonomi.
Ia menyebut akses dari Pasar Dermo menuju Desa Trisulo, serta jalan penghubung Waduk Siman ke Desa Bogor, kerap menjadi lokasi kecelakaan karena kondisi badan jalan yang hancur dan sering dilalui truk over-dimension dan overload (ODOL).“Banyak korban kecelakaan. Jalan rusak parah karena sering dilintasi truk material ODOL. Yang membuat miris, dari APBD Kabupaten Kediri lebih dari Rp3 triliun, alokasi untuk infrastruktur jalan hanya Rp120 miliar—sekitar 3,5 persen. Ini jelas tidak proporsional untuk sektor yang menjadi ‘napas’ kegiatan masyarakat,” ujar Agung.
Selain kerusakan jalan, sejumlah peserta RDP menyoroti buruknya kualitas proyek pengairan dan penyerahan aset yang dinilai asal jadi. Sugeng, perwakilan masyarakat dari Desa Pagung dan Joho, menuduh perencanaan Dinas PUPR lalai sehingga proyek cepat rusak dan berdampak buruk bagi tata air setempat.“Banyak proyek pengairan dan jalan yang diklaim selesai malah cepat rusak kurang dari satu tahun.
Pada proyek pengairan di Pagung dan Joho, pengerjaan yang terkesan asal-asalan justru menyebabkan luapan air (luber) sehingga rumah dan sawah warga kebanjiran, karena kondisi geografis desa yang menurun,” kata Sugeng.Sugeng meminta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pengawasan, dan metode serah terima proyek oleh pemerintah. Ia mengingatkan bahwa buruknya kualitas pekerjaan akan menambah beban anggaran untuk perbaikan berulang dan merugikan masyarakat.
Selain persoalan teknis, warga juga menuntut peningkatan respons layanan pengaduan publik. Mereka menilai mekanisme pengaduan melalui layanan hotline pemerintah—disebut “Hallo Masbup”—hanya bersifat seremonial karena keluhan sering tak ditindaklanjuti.“Kami minta pemerintah kabupaten lebih tanggap dan sigap menerima keluhan, bukan sekadar seremoni. Kalau pengaduan hanya lewat hotline tanpa penanganan nyata, itu tidak menyelesaikan persoalan,” ujar salah satu peserta RDP.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pendiwan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kediri menyatakan akan menindaklanjuti masukan masyarakat dan mengupayakan agar persoalan jalan masuk prioritas kerja Dinas PUPR. Pendiwan mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi agar PUPR memasukkan titik-titik kritis ke dalam usulan anggaran.
“Kami berterima kasih atas usulan hari ini. Ini akan kami bahas dan usulkan menjadi program prioritas PUPR. Kami sudah memberikan rekomendasi agar PUPR memasukkan masalah tersebut dalam rencana kerja mereka,” ujar Pendiwan.
Namun Pendiwan juga mengingatkan adanya kendala anggaran yang bersifat eksternal. Ia menyebut kenaikan harga material seperti aspal akibat dinamika pasar global membuat biaya proyek membengkak dan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan perbaikan secara cepat.“Kenaikan harga material, termasuk aspal, berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Kondisi ini mempengaruhi perencanaan anggaran dan jadwal pelaksanaan. Kami menunggu langkah konkret dari PUPR untuk menyesuaikan prioritas kerja dengan keadaan tersebut,” kata Pendiwan.
Dalam RDP, anggota DPRD dan perwakilan PUPR yang hadir didesak memaparkan rencana mitigasi jangka pendek dan jangka panjang. Warga menuntut tindakan cepat untuk memperbaiki sejumlah titik darurat agar aktivitas ekonomi tidak terganggu dan angka kecelakaan dapat ditekan.
Sementara solusi jangka panjang yang diharapkan mencakup perbaikan perencanaan, pengawasan proyek, penegakan sanksi terhadap kendaraan ODOL, serta peningkatan alokasi anggaran infrastruktur yang lebih proporsional.Beberapa usulan konkret yang muncul dalam rapat mencakup:Pemetaan prioritas perbaikan jalan darurat di titik yang paling sering terjadi kecelakaan.
Penguatan pengawasan lalu lintas untuk menindak truk ODOL yang merusak jalan.Audit teknis terhadap proyek pengairan yang menyebabkan banjir di Pagung dan Joho.Revisi alokasi anggaran infrastruktur agar proporsi untuk perbaikan jalan meningkat.Peningkatan mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat agar tidak berhenti di tahap administratif.
RDP ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD akan menyusun laporan rekomendasi resmi kepada Bupati dan Dinas PUPR serta memantau tindak lanjutnya.
Warga meminta laporan dan tindak lanjut tersebut diumumkan transparan kepada publik agar janji perbaikan dapat dipertanggungjawabkan.Hingga rapat berakhir, pihak PUPR berjanji menyiapkan rencana teknis dan estimasi anggaran yang lebih rinci untuk direkomendasikan dalam pembahasan anggaran berikutnya. Warga tetap waspada dan menegaskan akan memantau realisasi perbaikan secara kontinu.(Red)
