Kemenhaj RI Sukses Tekan Jemaah Visa Nonprosedural, Tegaskan Layanan Haji Khusus 2026 Sesuai Paket

RINGKASAN BERITA:

• Kemenhaj RI mengonfirmasi operasional haji khusus 2026 berjalan mulus tanpa temuan visa nonprosedural.
• Pengetatan draf skrining dokumen di pintu masuk bandara Arab Saudi efektif menyaring pengguna visa ziarah dan amil.
• Hasil audit lapangan membuktikan pemenuhan fasilitas hotel, katering, dan transportasi Armuzna sesuai paket travel.
• Jemaah diimbau mengecek draf hitam travel bermasalah di kantor wilayah untuk menghindari komodifikasi ibadah murah.

Jeddah (beritajatim.com) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) mengumumkan keberhasilan menekan total (zero kasus) praktik penggunaan visa nonprosedural dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus musim 1447 H / 2026 M. Langkah sterilisasi ini tercapai berkat implementasi draf pengawasan berlapis dan pengetatan sirkulasi dokumen jemaah yang diterapkan secara rigid sejak di pintu gerbang masuk wilayah otoritas Arab Saudi.

Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, kepastian bersihnya draf manifes haji khusus ini didukung oleh sinkronisasi data riil di lapangan.

Seluruh jemaah yang berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tahun ini terbukti mengantongi dokumen legal yang klop dengan draf sistem pendaftaran digital kementerian.

“Alhamdulillah pelaksanaan haji khusus di Tanah Suci berjalan lancar. Data-data yang kami dapatkan juga benar-benar sesuai dengan jemaah yang berangkat. Jadi tidak ada lagi jemaah yang berangkat melalui jalur tidak resmi atau nonprosedural seperti menggunakan visa ziarah maupun visa amil,” urai Kepala Subdirektorat Pengawasan Haji Khusus Kemenhaj RI, dr. Dani Pramudya, saat memberikan keterangan pers di Jeddah.

Dani menjabarkan bahwa kunci utama keberhasilan menihilkan visa ziarah maupun visa amil (pekerja) ilegal terletak pada taktik pengawasan di terminal kedatangan bandara. Tim pengawas memfokuskan pemindaian berbasis risiko terhadap profil kedatangan calon jemaah yang mencurigakan, sehingga draf potensi pelanggaran regulasi visa Kerajaan dapat langsung diamputasi sejak awal sebelum jemaah bergerak ke area maktab.

Selain mengunci aspek legalitas hukum dokumen, tim pengawas haji khusus Kemenhaj RI juga meluncurkan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengaudit performa pelayanan agensi travel selama fase krusial di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Langkah ini diambil guna memitigasi adanya draf wanprestasi atau penipuan fasilitas yang merugikan hak-hak jemaah.

“Kami mengawasi apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang didaftarkan kepada Kementerian Haji. Mulai dari hotel, akomodasi, transportasi, hingga layanan di Armuzna. Alhamdulillah, dari hasil pengawasan yang kami lakukan, layanan yang diberikan sesuai dengan paket yang ditawarkan kepada jemaah,” jelas Dani secara detail.

Guna mengamankan rencana ibadah masyarakat di masa mendatang, Dani mengingatkan publik agar tidak bersikap naif dan ceroboh dalam memilih mitra travel komersial. Calon jemaah didorong aktif menyambangi Kantor Wilayah Kemenhaj tingkat provinsi maupun kantor kabupaten/kota untuk melacak draf rekam jejak serta status perizinan biro perjalanan yang diincar.

Kementerian mengonfirmasi telah membuka akses draf data digital yang memuat daftar biro perjalanan yang sedang dijatuhi sanksi administratif, diblokir sistemnya, hingga yang dicabut izin operasionalnya akibat melakukan moral hazard. Pengujian rasionalitas harga paket juga wajib dilakukan dengan cara membandingkannya terhadap draf standar baku biaya perjalanan yang ditetapkan negara.

“Calon jemaah harus memastikan travel yang dipilih benar-benar amanah. Kami memiliki data biro perjalanan yang ditutup atau diblokir. Dari situ masyarakat bisa melakukan evaluasi. Jadi jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas Dani memungkasi edukasi operasionalnya. [ian/MCH]