Surabaya (beritajatim.com) – Praktik swasensor atau penyensoran mandiri tengah menghantui ruang-ruang redaksi di Indonesia akibat tekanan bisnis dan kepentingan pemilik modal yang kian mencengkeram.
Indeks kebebasan pers dunia mencatat posisi Indonesia merosot dua tingkat ke urutan 129 dari 180 negara.
“Kita masuk posisi sulit bersama negara Timur Tengah,” ungkap Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana saat menjadi narasumber Komunikasi Fiesta di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Jumat (8/5/2026).
Jurnalis yang akrab disapa Cica tersebut menilai ancaman profesi jurnalis tak lagi melulu soal fisik. Gangguan justru muncul dari internal redaksi melalui penyaringan berita secara mandiri.
“Ancaman yang justru lebih besar dan diam-diam masuk itu swasensor. Munculnya bukan dari eksternal, melainkan dari ruang redaksi sendiri,” tambahnya.
Tekanan ini berasal dari ketergantungan finansial media terhadap pengiklan besar, partai politik, hingga penguasa. Independensi sering kali dikorbankan demi menjaga kelancaran operasional perusahaan.
“Media kesulitan bisnis sehingga harus memilih antara mempertahankan independensi atau membiarkan bisnis berlangsung dengan selamat,” jelas Host Bocor Alus Politik itu.
Data tahun 2025 memaparkan situasi yang kian mengkhawatirkan. Mayoritas jurnalis di tanah air mengaku sengaja memangkas informasi sensitif sebelum dipublikasikan ke khalayak luas.
Sebanyak 523 dari 655 responden atau sekitar 80 persen jurnalis mengakui praktik tersebut. Motif menghindari konflik menjadi alasan kuat untuk melindungi keselamatan pribadi maupun narasumber.
Sebagai solusi, Cica mendorong publik beralih ke model langganan berbayar. Dukungan pembaca diharapkan mampu melepaskan ketergantungan media dari intervensi pihak luar yang berkepentingan.
“Masyarakat perlu menyadari kalau berita itu tidak gratis. Jadi, masyarakat yang subscribe, masyarakat bayar liputan kita, sehingga kita bisa jadi media yang independen,” tutupnya. [ipl/aje]
Link informasi : Sumber
