Jatimpedia| 19 September 2026. Madiun Sebuah isu mencuat terkait bocornya hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur yang bersifat rahasia. Kebocoran dokumen ini memicu pertanyaan serius mengenai integritas jajaran kepolisian, khususnya Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jawa Timur.
Pernyataan LKBH Melalui Dwi Prasetyo Wibowo Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang diwakili oleh Dwi Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., menyampaikan keberatan terkait pencatutan nama Dirintelkam Polda Jawa Timur dan Wakil Kapolres (Wapolresta) Madiun dalam sebuah pengumuman yang ditempel di pintu Padepokan Agung Madiun, Jalan Merak No. 10. Pengumuman tersebut berkaitan dengan penggembokan aset yayasan yang dinilai dilakukan di luar kewenangan pihak yang bersangkutan.
“Kami mempertanyakan perihal pencatutan nama Dirintelkam POLDA Jawa Timur dan Wapolresta Madiun dalam pengumuman yang ditempel di pintu Padepokan Agung Madiun Jl. Merak No. 10, untuk penggembokan aset Yayasan yang dilakukan di luar kewenangan yang bersangkutan,” ucap Dwi Prasetyo Wibowo.
Kebocoran Dokumen Rahasia dan Prinsip PRESISI Lebih lanjut, Dwi menyoroti kebocoran surat hasil rakor Polda Jawa Timur yang seharusnya bersifat rahasia. Menurutnya, dokumen tersebut justru tersebar kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengaksesnya. Hal ini memunculkan keraguan terhadap kemampuan kepolisian dalam menjaga independensi dan kerahasiaan dokumen internal.
“Apalagi surat rakor Polda Jawa Timur yang bersifat rahasia malah bocor kepada pihak-pihak yang di luar kewenangan. Apakah polisi sekarang sudah tidak dapat menjaga independensi seperti yang digembor-gemborkan prinsip PRESISI?” tambah Dwi.
Prinsip PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) merupakan komitmen Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel. Kebocoran dokumen rahasia ini dinilai bertentangan dengan semangat PRESISI yang digaungkan kepolisian.
Implikasi terhadap Kepercayaan Publik
Insiden ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan dan integritas internal. Publik mengharapkan kepolisian dapat menjadi teladan dalam menegakkan hukum dan menjaga prinsip-prinsip good governance.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat di lingkungan Polda Jawa Timur untuk mencegah kebocoran informasi sensitif di masa mendatang.
